RIAU ONLINE - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi dan bukan kejahatan politik.
Hal itu disampaikan SBY menyikapi rencana unjuk rasa yang akan digelar pada 4 November 2016 mendatang di depan Istana, Jakarta untuk mendesak proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh telah menistakan agama.
SBY kemudian menyinggung masa lalunya saat 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI. "Sepuluh tahun saya jadi Presiden, sepanjang 10 tahun unjuk rasa ada terus, mulai dari kecil, menengah, maupun besar," ucap SBY dilansir dari KOMPAS.COM, Rabu, 2 November 2016.
Saat menjabat Presiden RI, SBY mengaku selalu mengutus staf pribadinya untuk mencatat setiap tuntutan yang ajukan pendemo di depan Istana. Menurutnya, dengan demikian mungkin bisa menjadi masukan untuk mengambil keputusan pada tingkat nasional.
"Saya tidak alergi dengan unjuk rasa. Saya buktikan dulu selama 10 tahun," kata SBY.
Meski 10 tahun pemerintahannya tak pernah sepi dari aksi-aksi unjuk rasa, SBY mengaku, pemerintahannya tetap berdiri kokoh.
"Meski 10 tahun pemerintahan yang saya pimpin tidak pernah sepi dari aksi-aksi unjuk rasa, pemerintahan kami tidak jatuh. Ekonomi tetap tumbuh. Saya masih bisa bekerja. Kalau tidak bekerja, bagaimana ekonomi tumbuh," ucap SBY.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline