RIAU ONLINE - Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta, Basuji Tjahaja Purnama alias Ahok masih tinggi dibandingkan nama-nama yang santer disebut-sebut bakal maju sebagai pesaingnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgu) 2017 mendatang.
Namun, tingkat elektabilitas yang tinggi itu bisa menjungkirbalikkan Ahok jika hal-hal kontroversial selama ini dilakukan Ahok mampu dikelola dengan baik oleh pesaingnya.
Setidaknya, seperti dilansir dari dw.com, silakan klik di sini setidaknya ada tujuh "Jurus Mabuk" yang akan menjungkirkan dan mengandaskan Ahok sebagai gubernur lima tahun mendatang, 2017-2012. Berikut tujuh jurus tersebut:
1. Reklamasi Sarat Kontroversi
Simpang siur soal kewenangan pemberian izin reklamasi pantai utara Jakarta merupakan batu sandungan terbesar buat Ahok jelang pilgub 2017. Sang gubernur diyakini menyalahi aturan soal pemberian izin. Proyek raksasa tersebut akhirnya ditunda setelah pemerintah turun tangan. KPK menangkap anggota DPRD DKI, Muhammad Sanusi dan Direktur Utama Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, atas dugaan kasus suap reklamasi.
Baca Juga: Ditelepon Yusril Ihza, Ramli: Lawan Kita Tiongkok, Bukan Ahok
2. Sumber Waras Tanah Bertulah
Berawal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembelian lahan di rumah sakit Sumber Waras memicu kontroversi karena diindikasikan sarat korupsi. Kasusnya hingga ditangani KPK. Negara ditengarai merugi sekitar Rp 191 miliar, lantaran pembengkakan harga tanah. Tapi pemerintah daerah DKI meragukan keabsahan audit BPK, karena dinilai menghitung harga tanah di jalan yang salah.
3. Tumbang Luar Batang
Dengan rencana menata kampung Luar Batang dan Pasar Ikan di Jakarta Utara untuk dijadikan Kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa, Ahok menggusur rumah penduduk yang berdiri di atas tanah ilegal. Penggusuran itu mendulang kritik karena dinilai merugikan kaum miskin. Pemda DKI berkilah telah menyediakan rumah susun yang lebih layak untuk penduduk Luar Batang.
4. Darah Kurban di Jalur Hijau
Menjelang hari raya Idul Adha, ratusan massa Front Pembela Islam (FPI) menyantroni Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka mengecam Ahok, karena telah melarang penyembelihan dan penjualan hewan kurban. Pemda DKI sebaliknya mengatakann, cuma menjalankan peraturan daerah melarang penjualan hewan kurban di jalur hijau.
5. Geger Kalijodo
Selama berpuluh tahun Kalijodo dibiarkan menjadi sarang prostitusi gelap. Ahok nekad menggusur kawasan tersebut untuk dijadikan jalur hijau. Langkah pemda DKI disambut gugatan di PTUN oleh sejumlah tokoh masyarakat Kalijodo. Ahok juga dikritik lantaran menyertakan 1.000 tentara dan polisi untuk mengawal penggusuran. Kisruh langsung mereda setelah penggusuran berakhir.
Klik Juga: Didukung Nasdem Maju Pilkada, Ahok: Kami Memang Dekat
6. Kisruh Bantar Gebang
Berawal dari keluhan DPRD Bekasi soal sampah Jakarta, kisruh seputar TPS Bantar Gebang kembali bergulir. Ahok sebaliknya menuding pengelola TPS, PT Godang Tua, wanprestasi. Hasilnya truk-truk sampah DKI dihadang massa tak dikenal. Ahok pun bentrok dengan DPRD. Kisruh berakhir setelah Presiden Joko Widodo turun tangan.
7. Anggaran Siluman
Akhir 2014 Ahok murka lantaran menemukan dana siluman sebesar 8,8 trilyun dalam rancangan APBD 2015 yang telah digodok DPRD DKI. Setelah coret sana-sini, APBD kembali diserahkan kepada parlemen untuk dibahas. Namun DPRD memilih berpolemik karena merasa tudingan Ahok soal adanya indikasi mafia anggaran tidak berdasar. APBD DKI akhirnya baru disahkan bulan Februari dengan menggunakan pagu ABPD 2014.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline