FITRA: Riau Gagal Manfaatkan APBD 2015

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menilai pemerintah Provinsi Riau gagal memaksimalkan serapan anggaran bagi kemaslahatan masyarakat Riau secara merata. Fitra masih mennilai anggaran Riau masih cenderung habis untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar substansi kemaslahatan rakyat.

 

Koordinator Fitra Riau, Usman mengatakan pemerintah masih gagal mengejawantahkan tanggung jawabnya untuk memakmurkan rakyat dengan program-program kerja yang telah dibuat.

 

"Kita masih yakin bahwa pemerintah masih gagal dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam tiap program kerja yang mereka laksanakan. Karena sejauh ini program yang mereka buat sifatnya hanya bersifat seremonial saja ketimbang program yang menyentuh langsung pada masyarakat," jelas Usman kepada RIAUONLINE.CO.ID, Selasa (5/1/2015) petang. (BACA: Hadapi MEA, Pekanbaru Realisasikan Rumah Kemasan)

 

Klaim pemerintah telah berhasil mencapai target serapan anggaran sebesar 68 persen dianggap Usman bukan sebagai sebuah keistimewaan. Usman menilai dengan serapan anggaran tersebut Provinsi Riau masih terbilang rendah serapan anggaran ketimbang dengan provinsi lainnya.

 

"Anggaran yang sudah terserap pun kita menilainya terkesan sangat dipaksakan. Serapan tersebut melonjak drastis hanya pada akhir tahun anggaran dengan kegiatan SKPD-SKPD yang menggelar kegiatan seremonial di hotel-hotel tanpa menyentuh substansi kepentingan bagi masyarakatnya," ketus lelaki yang merupakan mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini.

 

Usman mempertanyakan indikator keberhasilan pemerintah, karena harus ada indikator yang terukur bahwa sebuah kinerja itu dikatakan berhasil. Jika ukuran keberhasilan pemerintah dalam menyerap anggaran hanya diukur dari anggaran yang dihabiskan maka pemerintah lupa esensi tugasnya bukan hanya untuk sekedar menghabiskan anggaran tanpa melihat ketepatgunaannya. (LIHAT: Ribuan Buruh Migas di Riau Terancam Menganggur)

 

"Kalau sekedar menghabiskan siapapun bisa, bahkan sebelum habis tahun anggaran pasti bisa, tapi apakah seperti itu ukurannya. Kalau kita menilai keberhasilan itu dari seberapa besar dampak pembangunan itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika masyarakat banyak menerima dampak langsung pembangunan maka pemerintah dapat dikatakan berhasil. Namun melihat kinerja pemerintah provinsi Riau, kita masih ragu mengatakan bahwa mereka berhasil," tandas Usman.