RIAU ONLINE, JAKARTA - Hoaks dengan muatan isu Pemilu 2024 meningkat hingga hampir 10 kali lipat dalam setahun terakhir. Hal ini diungkap oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiabudi.
"Sepanjang 2022 hanya 10 hoaks Pemilu, namun, sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu," kata Budi Arie di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023.
Budi menyebut peningkatan hoaks terkait isu Pemilu makin signifikan saat memasuki Juli 2023 dan terus naik hingga Oktober 2023. Data terbaru Kemenkominfo bahkan menyebutkan bahwa untuk 27 Oktober 2023 sudah ditemukan lagi tambahan sebanyak tiga hoaks baru yang menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terkait Pemilu memang semakin memanas.
Penyebaran informasi tidak benar terkait pesta demokrasi lima tahunan itu paling banyak ditemukan melalui media sosial khususnya di Facebook yang merupakan media sosial pertama besutan Meta Group.
"Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook yang Meta kelola. Saat ini kami telah mengajukan take down (penurunan) 454 konten kepada pihak Meta,” ujar Menkominfo.
Hoaks tentang Pemilu 2024 juga tersebar di media sosial seperti TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, dan SnackVideo.
Budi mencontohkan sejumlah isu hoaks yang telah ditangai Kemenkominfo terkait pemilu, di antaranya disinformasi "Prabowo Gagal Mencalonkan Diri sebagai Presiden setelah MK Kabulkan Batas Usia". Kementerian juga menemukan hoaks tentang "Komisi Pemilihan Umum Menolak Pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres karena Ingin Menjegal Anies Baswedan".
"Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapres. Isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) terhadap Pemilu," kata Budi.
Ia menyebut hoaks yang hadir di ruang digital Indonesia telah menciptakan gangguan informasi (information disorder), khususnya terkait pesta demokrasi yang harus disambut positif.
Budi pun berharap seluruh lapisan masyarakat memberi perhatian lebih sebelum membagikan informasi di media sosial maupun aplikasi pesan instan. Dengan begitu, semua pihak dapat terlibat mencegah peredaran hoaks terkait Pemilu 2024 yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi bahkan menimbulkan polarisasi.
"Seiring dengan narasi Pemilu Damai 2024, Kementerian Kominfo mendorong kampanye 'Awas Hoaks Pemilu' sehingga ini menjadi pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati saat menerima dan memberitakan informasi terkait pemilu," ujar Budi.(ANTARA)
