(AKUN FACEBOOK PRESIDEN JOKO WIDODO)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Setelah dua kali mengagendakan bakal datang ke Riau guna menghirup udara asap berbahaya, hari ini, Kamis (8/10/2015), kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Riau, bakal terwujud.
Pantauan RIAUONLINE.CO.ID, di jalan-jalan protokol seperti Jalan Sudirman hingga Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) hingga Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), banyak aparat kepolisian dibantu tentara bersiaga di kanan kiri. (Klik Juga: Meme Piye Kabare Zamanku? Banyak Asap Toh?)
Bahkan, jika selama ini para jurnalis bisa masuk meliput di Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, kini sama sekali tak bisa masuk.
Rencananya, Presiden Joko Widodo dan rombongan akan berkunjung ke Jambi dan Riau. Dari informasi diperoleh RIAUONLINE.CO.ID, Jokowi terlebih dahulu ke Jambi, kemudian jalan darat ke Pekanbaru dan beberapa daerah di Riau.
Namun, saat ini kondisi Kota Jambi masih diselimuti asap dengan jarak pandang di bawah 1.000 meter, maka kemungkinan besar Jokowi akan mendarat di Lanud Roesmin Nurjadin. (Klik Juga: Hari Ini Jokowi Kunjungi Jambi, Padang dan Pekanbaru)
Baca Juga
"Ini Siaga I, (kondisi) jika sewaktu-waktu rombongan Jokowi alami cuaca buruk. Bagus, ke Riau dulu," kata Kepala BPBD Riau, Edwar Sanger, Kamis (8/10/2015).
Hari ini Presiden Jokowi bertolak ke Provinsi Jambi untuk meninjau langsung bencana kabut asap yang pekan ini makin parah. Jokowi akan terbang pukul 10.00 WIB menuju Jambi dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Jokowi tak hanya berencana kunjungi Jambi. Berdasakan informasi yang dihimpun, ia kemungkinan juga akan menyambangi Padang di Sumatra Barat dan Pekanbaru di Riau. Provinsi Riau adalah salah satu wilayah yang paling parah terdampak kabut asap. (Lihat Juga: Walhi Riau: Lu Lagi, Lu Lagi yang Bakar Lahan)
Petang kemarin, Jokowi mengumpulkan para menteri dan pejabat terkait dalam rapat terbatas di Istana Negara untuk secara khusus membahas soal penanganan kabut asap akibat pembakaran lahan di Sumatra dan Kalimantan.
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyatakan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di sejumlah daerah terdampak kabut asap kemarin pagi sebenarnya sudah membaik, namun kembali memburuk sore harinya. (Klik: Presiden akan ke Riau, Paspampres Rakor dengan Pejabat Daerah)
Nila pun mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di daerah terkena kabut asap untuk tetap berada di dalam rumah demi menjaga kesehatan mereka.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
RIAUONLINE, PEKANBARU - Forum Dosen Muda Universitas Riau (UR) akan melaporkan temuan-temuan fakta dari dosen UR terkait asap yang terjadi di Riau kepada organisasi-organisasi internasional baik yang menangani soal lingkungan, kesehatan dan HAM.
Laporan ini sebagai salah satu upaya dari akademisi untuk mendorong isu asap Riau menjadi isu internasional yang harus dilihat sebagai kejahatan kelas berat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.
Koordinator Forum Dosen Muda Universitas Riau, Muhammad Sahal telah membuat draft konsep surat yang akan dikirimkan bersama temuan lapangan tentang asap Riau yang telah terjadi 18 tahun terakhir.
"Kita akan mrngirimkan ke beberapa organisasi internasional seperti UN, WHO, UNICEF, NATO, ASEAN, DMDI dan EU atas genosida yang dilakukan oleh negara dan perusahaan. Sekarang hanya tinggal dalam proses mentranslete kan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Dan akan kita kirim dalam waktu dekat ini," ungkap mantan aktivis HMI ini kepada RIAUONLINE.CO.ID, Kamis (8/10/2015).
Dosen Hukum UR, Erdiansyah menyebut asap ini sebagai bentuk pelanggaran HAM untuk hidup layak dan mendapatkan lingkungan yang sehat. "Puluhan ribu irang sudah jadi korban ISPA, Sekolah dan perkuliahan sudah sebulan diliburkan. Penerbangan dan aktivitas lainnya telah mengalami kerugian hingga 22 triliun. Artinya kondisi ini sudah sangat oarah dan tak bisa dibiarkan," tegasnya.
Sahal menyebut, surat dan temuan yang dikirimkan nantinya juga akan jadi teguran keras bagi pemerintah yang sudah lalai dan tidak mampu mengurusi hajat hidup rakyatnya.
