RIAU ONLINE, PEKANBARU – Dilantiknya Zulhelmi Arifin sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru membawa harapan baru bagi jalannya roda pemerintahan.
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri berharap pejabat yang akrab disapa Ami itu mampu menjadi motor penggerak birokrasi, mempercepat penyelesaian berbagai persoalan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan DPRD.
Harapan tersebut disampaikan Azwendi menyusul pelantikan Zulhelmi Arifin oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin 3 Agustus 2026.
Menurut Azwendi, posisi Sekda memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi penghubung sekaligus koordinator seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Oleh sebab itu, Sekda dituntut mampu memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif dan selaras dengan visi pembangunan Kota Pekanbaru.
"Tentu masih banyak persoalan di Kota Pekanbaru. Pak Sekda harus bisa mengakomodasi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada sehingga roda pemerintahan berjalan lebih baik," kata Azwendi, Kamis 6 Agustus 2026.
Politisi Partai Demokrat itu menilai, keberadaan Sekda definitif menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja birokrasi sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai tantangan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru.
Selain itu, Azwendi berharap Zulhelmi dapat menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab serta menjadi sosok yang mampu mendukung penuh visi dan misi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.
"Harapannya tentu bisa melaksanakan tugas dengan baik, menyukseskan visi dan misi Pak Wali Kota, serta menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan nyaman di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru," ujarnya.
Tak hanya fokus pada internal birokrasi, Azwendi juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, komunikasi yang baik antara lembaga eksekutif dan legislatif akan mempercepat pembahasan maupun pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan.
Ia berharap Sekda yang baru dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif sehingga koordinasi antara kedua lembaga semakin solid.
"Harapannya bisa membangun komunikasi yang baik antara Pemko dan DPRD, sehingga berbagai kebijakan dapat difasilitasi dengan baik dan pemerintahan berjalan lebih maksimal," jelasnya.

