Wako Pekanbaru Diundang Gubernur NTT, Strategi Dongkrak PAD Jadi Rujukan Daerah

Wako-agung-saat-refleksi.jpg
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 di Kantor Wali Kota Pekanbaru, Rabu, 31 Desember 2025. (RAHMADI DWI PUTRA/RIAU ONLINE)

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat mendapat perhatian pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia.

Terbaru, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho diundang langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, untuk menjadi narasumber dan memaparkan strategi peningkatan PAD di hadapan jajaran Pemerintah Provinsi NTT.

Undangan tersebut menjadi pengakuan atas berbagai inovasi yang dilakukan Pemko Pekanbaru dalam mengoptimalkan penerimaan daerah melalui perbaikan tata kelola, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Agung Nugroho menjelaskan, materi yang akan disampaikannya mencakup strategi optimalisasi penerimaan daerah, mulai dari pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, hingga percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Pelayanan penerbitan PBG di Kota Pekanbaru kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari, bahkan untuk beberapa jenis layanan dapat rampung dalam hitungan jam," ujar Agung, Jumat 24 Juli 2026.

Menurutnya, peningkatan PAD tidak selalu identik dengan kenaikan tarif pajak. Pemko Pekanbaru justru membuktikan bahwa penerimaan daerah dapat meningkat melalui pelayanan yang lebih mudah, sistem yang lebih transparan, serta tata kelola pemerintahan yang semakin efektif.



"Di Pekanbaru, kami menurunkan tarif parkir, tetapi PAD tetap naik. Kami juga menurunkan beberapa tarif pajak, namun penerimaan daerah tetap meningkat. Artinya, peningkatan PAD bisa dilakukan melalui inovasi, perbaikan sistem, dan tata kelola yang lebih baik, bukan dengan membebani masyarakat," tegasnya.

Keberhasilan tersebut juga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agung beberapa kali dipercaya menjadi narasumber untuk membagikan pengalaman dan inovasi peningkatan PAD kepada pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi di berbagai daerah.

"Beberapa kali Mendagri menyampaikan dalam berbagai pertemuan bahwa peningkatan PAD Kota Pekanbaru patut menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten, kota, bahkan provinsi. Saya diminta melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk berbagi pengalaman dan inovasi kepada daerah-daerah lain," ungkapnya.

Tak hanya membahas strategi peningkatan PAD, Agung juga akan memaparkan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang diterapkan Pemko Pekanbaru. Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Ia menilai, hampir seluruh pemerintah daerah menghadapi tantangan yang sama, yakni tingginya kebutuhan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal. Karena itu, kolaborasi antardaerah melalui pertukaran pengalaman dan inovasi menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Kepercayaan yang diberikan Pemerintah Provinsi NTT kepada Wali Kota Pekanbaru menjadi bukti bahwa inovasi tata kelola keuangan dan pelayanan publik yang diterapkan Pemko Pekanbaru tidak hanya memberikan dampak positif bagi daerah, tetapi juga mulai menjadi model yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain di Indonesia.