Meja, kursi hingga gerobak makanan dan minuman PKL di sepanjang trotoar kawasan Masjid Raya An-Nur Pekanbaru (Herianto Wibowo/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU — Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Rizky Bagus Oka, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Hangtuah hingga Jalan Diponegoro.
Penataan tersebut membuat kawasan yang sebelumnya semrawut kini terlihat lebih tertib, khususnya di sekitar RSUD Arifin Achmad dan Masjid Agung An-Nur.
Menurut Bagus Oka, penertiban merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban kota sekaligus keselamatan pengguna jalan. Namun ia menekankan bahwa tindakan tersebut harus diikuti dengan kebijakan lanjutan yang memberi kepastian bagi para PKL terdampak.
“Saya mendukung langkah penertiban ini. Kita harus jaga keteraturan kota, apalagi ini kawasan strategis di pusat Pekanbaru. Namun, di saat yang sama, para PKL juga perlu kehadiran solusi. Mereka tetap harus punya ruang untuk mencari nafkah,” ujarnya, Kamis 20 November 2025.
Baca Juga
Bagus Oka mengungkapkan sebagian besar PKL sebenarnya memiliki keinginan untuk tertib dan mengikuti aturan. Tapi, hingga kini belum tersedia lokasi usaha yang layak, terjangkau, dan sesuai peruntukan.
“Kita minta Pemko tidak hanya menertibkan, tapi juga menata. Perlu disiapkan tempat relokasi, sentra kuliner, atau zona usaha yang jelas. Jangan sampai penertiban selesai, tapi para pedagang kebingungan,” katanya.
Politisi Gerindra tersebut menilai penataan PKL merupakan bagian penting dari visi pembangunan kota ke depan, terutama dalam mewujudkan ruang kota yang rapi namun tetap memberi ruang bagi ekonomi kecil untuk tumbuh.
Ia mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru melalui OPD terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UKM), serta Satpol PP untuk duduk bersama menyusun peta solusi. Termasuk di dalamnya pendampingan usaha dan penataan koridor UMKM di berbagai titik.
“Kita ingin kota jadi tertib, tapi juga ingin ekonomi rakyat tetap hidup. Penertiban harus dibarengi dengan alternatif yang manusiawi,” tegasnya.
