Gedung BRK Syariah, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru (Dok. BRK Syariah)
RIAU ONLINE, PEKANBARU — Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Roau (FEB Unri), Dahlan Tampubolon, mengatakan keberadaan anak daerah di jajaran direksi BUMD termasuk di BRK Syariah, dapat menjadi kunci penggerak pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Hari ini, Kamis, 23 Oktober 2025, di Batam, Kepulauan Riau, BRK Syariah akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk menetapkan siapa saja akan menduduki posisi Komisaris Utama, Komisaris Independen, Direktur Dana dan Jasa, serta Direktur Operasional.
“Pentingnya peran anak daerah itu terletak pada dua aspek utama. Pertama kedalaman pemahaman konteks lokal dan besarnya rasa kepemilikan (sense of belonging),” ujar Dahlan, Kamis 23 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, putra daerah biasanya lebih memahami karakteristik pasar, kebutuhan masyarakat, potensi sumber daya alam, serta dinamika sosial-politik setempat. “Ini adalah modal strategis yang tidak dimiliki oleh orang luar,” tegasnya.
BUMD, kata Dahlan, pada dasarnya dibentuk untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kepemimpinan anak daerah memiliki integritas dan kompetensi, perusahaan daerah dapat lebih fokus menciptakan multiplier effect bagi ekonomi lokal.
“Misalnya melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan UMKM, dan investasi yang tepat sasaran,” jelasnya.
Baca Juga
Terkait penempatan anak daerah di posisi direksi BRK Syariah, Dahlan menegaskan hal itu dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan, tetapi dengan syarat tertentu, termasuk tidak berpotensi bermasalah dengan hukum di Kejaksaan, Kepolisian maupun lembaga penegak hukum lainnya.
“Penempatan anak lokal saja tidak otomatis menjamin kinerja. Kinerja dan efisiensi hanya akan meningkat jika sosok yang dipilih benar-benar profesional, berintegritas tinggi, dan memiliki rekam jejak manajerial yang teruji bukan hasil titipan atau pertimbangan politis,” tegasnya.
Berdasarkan data diperoleh RIAUONLINE.CO.ID, BRK Syariah pada tahun buku 2024 membukukan laba bersih Rp 339 miliar. Namun, pada Semester I 2025 ini, laba bersih jauh dari setengah jumlah diperoleh tahun 2024 silam, hanya sebesar Rp 149,15 miliar, atau turun sekitar 9,13 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.
Menurut Dahlan, di sinilah perlunya direksi yang kompeten, terlepas dari asalnya, akan mampu menerapkan Good Corporate Governance (GCG), memangkas birokrasi tidak efisien, serta membuat keputusan investasi yang rasional dan menguntungkan.
Karena itu, kunci perubahan BUMD yang selama ini "tumpul" menjadi lokomotif ekonomi daerah bukan semata pada asal-usul direksi, melainkan pada proses seleksi yang transparan dan berbasis meritokrasi.
“Memberikan kesempatan kepada anak daerah adalah langkah strategis karena mereka memiliki motivasi yang besar untuk sukses di kampung halamannya sendiri. Namun, proses rekrutmen harus memastikan anak daerah yang terpilih adalah talenta terbaik dengan visi bisnis modern dan keberanian melakukan reformasi,” ujar Dahlan.
Ia juga menekankan BUMD harus bertransformasi menjadi entitas bisnis yang sehat, kompetitif, dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Anak daerah yang profesional dan visioner akan menjadi motor penggerak agar BUMD benar-benar menjadi kebanggaan dan penopang ekonomi,” pungkasnya.
