Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri (Dok. DPRD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi III DPRD Provinsi Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera membahas solusi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri mengatakan, APBD Riau 2026 terancam mengalami defisit sebab pemerintah pusat akan melakukan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) Pemprov Riau tahun depan.
"Kami ingin agar Pemprov Riau segera menggagas bersama bagaimana mencari perolehan PAD kekurangan dari transfer pusat," ujarnya, Selasa, 14 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, pemotongan TKD dilakukan pemerintah karena serapan anggaran Pemprov Riau tak sampai 70 persen.
"Jadi memang pemotongan itu terjadi karena Pemerintah Pusat menilai Pemprov tidak mampu mengoptimalkan realisasi anggaran," jelasnya.
Baca Juga
Menurutnya, DPRD Riau sudah mengupayakan untuk meninjau kembali Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang diterima oleh Pemprov Riau. Hal ini untuk memaksimalkan serapan PAD Riau atas pajak tersebut.
"Kami sudah melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta. Meminta data berapa jumlah minyak, solar dan bensin yang dikatakan utk Riau. Nanti kita akan cocokkan apakah pajaknya sesuai dengan kuota BBM itu," jelasnya.
Edi mengatakan, pihaknya menargetkan agar pendapatan pajak BBM Riau meningkat.
"Kalau kita bandingkan dengan daerah lain, mereka minimal dapat Rp3 triliun.
Pajak BBM kita hanya Rp1,3 triliun dan sampai Oktober hanya sekitar Rp900 miliar. Ini salah satu yang akan kita tingkatkan," pungkasnya.
