Ilustrasi (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus melakukan prediksi realistis untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Riau 2026.
Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau Monang Pasaribu, mengatakan hal itu karena pemerintah pusat sudah mewanti-wanti akan memotong dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar 20 persen.
"Artinya, kegiatan kita tahun 2026 harus di bawah dana bagi hasil kita hari ini. Jangan sampai, anggaran belanja lebih tinggi dari perkiraan pendapatan, sehingga tidak terjadi tunda bayar seperti saat ini. Jadi harus realistis," ujarnya, Jumat, 12 September 2025.
Monang menjelaskan, Pemprov dan DPRD Riau saat ini belum menyusun Rancangan APBD Riau 2026. Kedua lembaga tersebut masih fokus mengejar target untuk mengesahkan APBD Perubahan 2025.
Baca Juga
"Belum. Kita targetkan APBD Perubahan selesai akhir September 2025. Setelah itu baru pembahasan APBD Murni 2026," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edy Basri mengatakan, akibat pemotongan transfer pusat, maka Riau hanya akan menerima sekitar Rp600 miliar pada tahun 2026.
Untuk menghadapi krisis ini, pihaknya mendesak Pemprov Riau mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain. Seperti pajak daerah dan deviden BUMD.
"Pemprov Riau harus mengoptimalkan pendapatan-pendapatan dari sektor pajak. Kemudian BUMD Riau juga harus digenjot agar menghasilkan keuntungan," pungkasnya.
