FKPMR Kecam Aksi Brutal Aparat terhadap Demonstran, Terbitkan 9 Pernyataan Sikap

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) menyuarakan keprihatinan mendalam atas situasi nasional pasca gelombang unjuk rasa rakyat sejak 25 Agustus 2025. Aksi yang awalnya menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah dinilai berkembang menjadi amuk massa di berbagai daerah akibat respon aparat yang dianggap berlebihan hingga memakan korban jiwa.

Dalam pernyataan sikap resmi, Minggu, 31 Agustus 2025, FKPMR menegaskan bahwa tindakan represif aparat, termasuk penggunaan kendaraan taktis yang melindas demonstran, tidak bisa dibenarkan dan melanggar konstitusi.

FKPMR juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, mulai dari tingginya tarif pajak hingga paradoks efisiensi anggaran yang berbanding terbalik dengan kenaikan gaji dan tunjangan pejabat. Ditambah lagi, gaya hidup koruptif, arogan, dan hedonis para pejabat dinilai semakin mencederai hati rakyat.

Dalam poin-poinnya, FKPMR mendesak pemerintah untuk segera mencabut kebijakan yang merugikan rakyat tersebut. 

Terkait penanganan demo, FKPMR mengecam keras tindakan oknum aparat yang mereka sebut "over repressive dan excessive". Mereka mendesak Polri untuk lebih humanis, persuasif, dan akomodatif dalam mengamankan gejolak yang terjadi di masyarakat. FKPMR juga mendesak Kapolri untuk segera membebaskan mahasiswa dan masyarakat yang ditahan karena ikut dalam unjuk rasa.

Melalui surat yang ditandatangani Ketua Umum FKPMR Dr. Chaidir dan Sekjen Dr. Ahmad Hijazi, FKPMR  sembilan butir sikap.

1. Mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan taktis, bijak dan cermat dalam memulihkan kondisi ekonomi dengan mencabut kebijakan-kebijakan yang merugikan dan menyengsarakan rakyat, menegakkan hukum secara benar dan berkeadilan, melaksanakan amanah rakyat secara konsisten dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

2. Mengecam dan mengutuk keras tindakan oknum aparat penegak hukum yang "Over Repressive dan Excessive", sadis dan sangat brutal, jauh dari nilai-nilai pri-kemanusiaan dalam menyikapi aksi unjuk rasa rakyat dalam menyuarakan dan menyampaikan aspirasi sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab warga negara berunjuk rasa.

3. Mendesak Polri untuk lebih humanis, persuasif dan akomodatif dalam menghadapi dan mengamankan gejolak yang terjadi dalam masyarakat.

4. Mendesak Pemerintah untuk segera membuat kebijakan yang benar-benar Pro-Rakyat dan tidak menindas rakyat, antara lain dengan menurunkan beban pajak, memangkas gaji/tunjangan/fasilitas pejabat serta efisiensi anggaran rutin; memperkuat program-program pembangunan yang memberikan dampak langsung pada perbaikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

5. Mendesak Kapolri untuk segera membebaskan mahasiswa dan masyarakat yang ditahan karena ikut dalam aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi.

6. Mendesak semua pejabat dan penyelenggara negara untuk bertindak dan berperilaku manusiawi, santun dan rendah hati, tidak koruptif, berpola hidup sederhana dan tidak hedonis, bersikap empati pada nasib dan penderitaan rakyat.

7. Mengajak Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Ormas dan Organisasi Kepemudaan serta tokoh/pemuka masyarakat untuk mendukung secara sungguh-sungguh perjuangan Mahasiswa dan masyarakat sipil di Riau.

8. Menghimbau seluruh komponen masyarakat Riau untuk bersama-sama menjaga kondusifitas, tidak melakukan tindakan-tindakan provokatif yang dapat memicu dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Riau.

9. Mengimbau semua pihak agar dapat menyikapi secara cerdas dan bijak terhadap berbagai isu dan informasi yang berkembang dalam upaya menjaga ketenangan dan kondusivitas di tengah masyarakat.

FKPMR menekankan, nilai-nilai budaya Melayu yang menjunjung tinggi marwah, keadilan, dan kebenaran harus dijadikan pedoman. “Pemimpin yang tidak adil dan menyimpang dari kebenaran wajib diingatkan, disanggah, atau bahkan diganti,” bunyi pernyataan tersebut.

Forum ini berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis dan bijak agar gelombang protes tidak semakin meluas, sekaligus menjaga marwah demokrasi tanpa menindas hak rakyat untuk bersuara.