RIAU ONLINE, PEKANBARU - Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik habis masa pakai sehingga tidak lagi berfungsi. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mencatat, pertumbuhan PJU mencapai 3 ribu titik per tahun.
Jumlah PJU telah meningkat signifikan sejak awal 2023. Dari 41 ribu titik, jumlah PJU kini telah mencapai 49 ribu titik yang tersebar di seluruh Kota Pekanbaru.
"Catatan kita, satu tahun itu tumbuh sekitar 3 ribu titik lampu. Data kita, 2023 akhir lebih dari 40 ribu (titik PJU)," ungkap Kepala Dishub Kota Pekanbaru Yuliarso.
Pihaknya secara bertahap berupaya mengganti bola lampu PJU menggunakan lampu hemat energi atau LHE. Hal tersebut dilakukan agar pertumbuhan lampu PJU tidak membebani anggaran akibat besarnya tagihan yang harus dibayarkan setiap bulan.
Yuliarso mengatakan bahwa pada 2019, lonjakan tagihan listrik mencapai Rp12,5 miliar per bulan. Lonjakan tagihan listrik ini memaksa Firdaus, wali kota saat itu, untuk mengambil langkah cepat.
"Beliau memerintahkan untuk mengganti sekitar 20 ribu lampu jalan dengan lampu hemat energi (LHE) berdaya 100 watt. Langkah ini terbukti efektif menurunkan tagihan listrik menjadi Rp6 miliar per bulan sejak tahun 2020 hingga saat ini," kata Yuliarso.
Menurutnya, digantinya lampu PJU menggunakan LHE tidak hanya menghemat biaya. Tetapi, upaya ini juga meningkatkan efisiensi energi di Kota Pekanbaru.
Meski begitu,Yuliarso menyebut bahwa LHE yang telah dipasang di puluhan ribu titik PJU memiliki lifetime atau usia pakai yakni sekitar 3 hingga 4 tahun.
"Di 2023 awal, saya sudah sampaikan, karena tahun 2000, 2021, 2022, itu sudah 3 tahun, otomatis 20 ribu yang sudah kita ganti ke LHE, itu sudah habis usia pemakaiannya," ulasnya.
Sebanyak 20 ribu PJU yang telah menggunakan LHE mesti dilakukan penggantian LHE baru. Namun, pemerintah kota terbatas anggaran pengadaan LHE.
Yuliarso berharap ada bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Pusat khususnya untuk PJU yang berada di jalan-jalan protokol.
"Karena 80 persen jalan di dalam Kota Pekanbaru, itu jalan protokolnya jalan provinsi dan pusat. Sekarang jalan-jalan protokol ini tetap kita utamakan sesuai kemampuan keuangan," tandasnya.