(LARAS OLIVIA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Masalah pertanahan di Provinsi Riau menjadi perhatian bersama berbagai pihak. Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau berkomitmen menuntaskannya bersama pemerintah daerah di Provinsi Riau dan instansi terkait.
Komitmen ini disampaikan dalam Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria Riau tahun 2024, Kamis 25 Juli 2024, di Ballroom The Zuri, Kota Pekanbaru.
"Lewat rapat ini kita mendapat masukan dari berbagai pihak, lalu berkoordinasi untuk penyelesaian permasalahan dalam Reforma Agraria," kata Kepala Kanwil BPN Riau, Nurhadi Putra dalam sambutannya.
Nurhadi menyampaikan, rakor kali ini juga bertujuan melakukan sinkronisasi dan koordinasi data potensi tanah objek reforma agraria. Adanya rapat ini sekaligus memantau pelaksanaan reforma agraria di kabupaten dan kota di Riau.
"Rapat koordinasi ini juga penting untuk penyatuan data, selain menyelesaikan isu strategis, mulai dari kawasan hutan, transmigrasi, perkebunan dan tanah aset. Kita bahas bersama untuk mencari solusinya," jelasnya.
Baca Juga
Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa rapat kali ini untuk koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Ia menilai keberadaan Gugus Tugas Reformasi Agraria di daerah sangat penting.
"Keberadaannya harus diperkuat, agar bisa berkolaborasi menuntaskan persoalan agraria dan pertanahan," kata Dalu.
Dirinya mendorong Kanwil BPN Riau agar berkolaborasi dengan seluruh kepala daerah di Riau dan instansi terkait. Hal ini masalah pertanahan di Riau tidak semakin kompleks.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau sangat mendukung rakor. Ia menilai banyak persoalan yang harus dituntaskan dalam reforma agraria ini.
"Maka kami dari pemerintah provinsi siap mendukung kolaborasi seluruh kabupaten kota, serta kementerian dan lembaga dalam upaya reforma agraria," tandasnya.
