(Wikipedia)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa program Bus Rapid Transit (BRT) Pekanbaru sudah dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Pelayanan bus Trans Metro Pekanbaru ini nantinya mencangkup kawasan Pekansikawan. Rutenya melewati perbatasan seperti Siak Hulu (Kampar), Tambang (Kampar), Simpang Beringin (Pelalawan), dan Minas (Siak).
"Sehingga, ada kewenangan yang harus diambil alih oleh Pemprov Riau," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru Yuliarso, Minggu 19 Mei 2024.
Menurutnya, kawasan Kota Metropolitan Pekansikawan memang harus dikelola sebuah organisasi. Pilihan lainnya adalah pembentukan sekretariat bersama yang koordinator oleh Pemprov Riau.
"Program BRT ini diminta oleh perusahaan Jerman. Hanya saja, kajian mendalam dibutuhkan sebelum program BRT diterapkan," jelasnya.
Baca Juga
Sementara untuk di Kota Pekanbaru sendiri, rencana pengembangan BRT jadi satu upaya untuk menyediakan transportasi massal bagi masyarakat. Pasalnya, kemacetan kerap terjadi di ibu kota Provinsi Riau ini.
Yuliarso mengatakan, Kota Pekanbaru termasuk salah satu dari enam kota di Indonesia yang akan menjadi percontohan dalam pengembangan transportasi umum massal berbasis jalan.
"Enam kota itu yakni, Makassar, Pekanbaru, Batam, Bandung, Semarang, dan Medan. Kita sudah memiliki feasibility study (uji kelayakan) terkait BRT," ulasnya.
Dalam perencanaannya, ada 15,8 kilometer koridor BRT dengan lajur khusus dan 23 unit stasiun BRT yang akan dibangun. Rute BRT akan melayani 9 rute dengan estimasi penumpang hingga 50 ribu perjalanan setiap harinya. Kemudian untuk titik integrasinya ada di Bandara SSK II Pekanbaru dan Terminal BRPS.
"Jadi rutenya dari Mal Pekanbaru, Jalan Sudirman, Tuanku Tambusai, Soekarno Hatta, dan Jalan Subrantas. Pekanbaru sudah layak untuk BRT ini. Jalan tidak diperlebar, tapi dimaksimalkan fungsinya, ditata lagi," paparnya.
Pemerintah kota bakal menggelontorkan anggaran hingga ratusan miliar untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Untuk memenuhi dari total anggaran tersebut, Dishub Pekanbaru meminta bantuan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat.
