(Bagus Pribadi/RIAUONLINE.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Polemik pengusulan nama Pj Wali Kota Pekanbaru oleh DPRD Kota Pekanbaru masih terus bergulir hingga hari.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat permintaan tiga usulan nama calon Pj Wako Pekanbaru kepada Ketua DPRD Pekanbaru. Namun kenyataannya, hingga saat ini DPRD masih belum melakukan pembahasan serta pengusulan.
Ditambah lagi simpang-siur isu Ketua DPRD Pekanbaru Sabarudi enggan memberikan usulan. Menanggapi hal itu, Ketua BK DPRD Pekanbaru, Pangkat Purba, mengingatkan Sabarudi agar selalu berpedoman kepada tata tertib yang telah disepakati bersama.
"Pedoman DPRD inikan hanya tiga. Tatib, tata beracara, dan kode etik. Jadi saya ingatkan, jangan sampai mosi tidak percaya bergulir dua kali," pesan Pangkat Purba, Selasa, 4 April 2023.
Baca Juga
Pangkat menambahkan, permintaan usulan nama Pj Wako Pekanbaru kepada legislatif, sebagai bentuk keseriusan Kemendagri dalam mencari pejabat sementara terbaik.
Hal itu katanya, melalui mekanisme yang telah ditentukan berdasarkan usulan, bukan tiba-tiba saja ada dan diputuskan. Sehingga mekanisme itulah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Pekanbaru.
"Jadi bukan tiba-tiba ada namanya. Bukan seperti itu. Inilah bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat dalam menentukan siapa yang bakal menahkodai Pemko Pekanbaru hingga batas waktu yang ditentukan. Jangan anggap sepele, karena menyangkut nasib masyarakat Pekanbaru. Perbaikan jalan, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, berkaitan dengan usulan kita saat ini," jelas Pangkat.
Sebab itu, Pangkat ingin agar Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, khususnya Ketua DPRD, untuk bersikap selayaknya pimpinan lembaga yang kolektif dan kolegial. Bukan seolah-olah menganggap lembaga legislatif sebagai lembaga milik sendiri.
"Marilah kembali ke asal kita. Bukan karena ada kepentingan sendiri, maka berbuat seperti itu. Kembalilah ke hakikat kita, berembuk, berdiskusi dan membuat keputusan," pungkasnya.
