(RAHMADI DWI/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mengajukan permintaan bantuan helikopter ke pemerintah pusat untuk menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Setidaknya, ada 10 unit helikopter diajukan melalui surat permintaan bantuan yang disampaikan langsung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Riau, M Edy Afrizal, menyebut dari 10 unit helikopter yang diusulkan tersebut terdiri dari 6 unit helikopter water bombing dan 4 unit helikopter patroli.
"Tapi berapa yang dikasih itu tergantung situasi dan kondisi di lapangan, kan tak mungkin 10 unit langsung dikirim ke Riau, kecuali kondisi darurat," ujarnya, Rabu, 22 Februari 2023.
Selain itu, BPBD Riau juga mengusulkan bantuan pesawat Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) kepada BNPB untuk mengantisipasi cuaca ekstrem di Bumi Lancang Kuning.
"Saat ini masih berproses, jadi kita tunggu," sebutnya.
Baca Juga
Edy mengatakan BNPB berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menurunkan pesawat TMC tersebut.
"Tapi itu tergantung kondisi. Sebab sebelum pesawat dikirim akan ada kajian terlebih dahulu," katanya.
Usulan bantuan tersebut diajukan ke pemerintah pusat seiring dengan status siaga darurat karhutla yang secara resmi telah ditetapkan di Provinsi Riau untuk tahun ini.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: Kpts.191/II/2023, status siaga darurat karhutla diberlakukan terhitung sejak 13 Februari hingga 30 November 2023.
Selain itu, penetapan status siaga darurat karhutla Riau juga didasari atas arahan Presiden dan Menko Polhukam. Mereka menghendaki agar provinsi yang berpotensi karhutla, seperti Riau, dapat segera menetapkan status siaga darurat karhutla 2023 lebih awal.
Terlebih lagi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi kemarau kering akan melanda Provinsi Riau.
