Ketua DPRD Riau, Yulisman dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, saat menyerahkan naskah pandangan umum fraksi Ranperda APBD 2023
(Humas DPRD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Rabu, 2 November 2022.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau, Yulisman, setiap fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.
Yanti Komalasari dari Fraksi Golkar, berharap agar APBD 2023 tetaplah berpedoman pada RKPD dan RPJMD 2019-2024.
Ketua DPRD Riau, Yulisman dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, saat menyerahkan naskah pandangan umum fraksi Ranperda APBD 2023. (Humas DPRD Riau).
“Kami berharap APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 berpedoman kepada RKPD dan RPJMD 2019-2024, serta memperhatikan kebutuhan dan penerimaan daerah kedepannya,” ujar Yanti.
Begitu juga dengan Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Almainis, menyoroti perihal kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat.
Ketua DPRD Riau, Yulisman saat memimpin rapat paripurna pandangan umum fraksi Ranperda APBD 2023. (Humas DPRD Riau).
“Kami berharap APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 dapat memantapkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dan daya saing daerah yang kompetitif yang dijabarkan pada prioritas RKPD 2023. Fraksi PDI Perjuangan juga mengharapkan ini benar-benar disusun berlandaskan pada perencanaan 2023 yang merupakan visi misi program kerja Pemprov Riau setiap tahunnya,” tuturnya.
Ketua DPRD Riau, Yulisman dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, saat melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi Ranperda APBD 2023. (Humas DPRD Riau).
Di sisi lain, Manahara Napitupulu dari Fraksi Demokrat, menggugat proyek pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Hal itu dikatakannya melihat kerja Pemprov Riau selama ini.
Baca Juga
“Sumber ekonomi mengalami pergeseran, sebaiknya Pemerintah Daerah harus mengantisipasi dalam menyambut kenaikan harga minyak dan pembiayaan dengan memanfaatkan anggaran yang ada,” jelas Manahara.
Para anggota DPRD Riau saat mengikuti rapat paripurna pandangan umum fraksi Ranperda APBD 2023. (Humas DPRD Riau).
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui Marwan Yohanis, berpendapat dikarenakan penyusunan APBD dilakukan pada masa ekonomi yang tidak pasti, tentunya berimbas pada perencanaan daerah.
“Kami minta Pemprov Riau mengantisipasi agar 2023 nanti tetap tumbuh positif dari tahun sebelumnya, dan berharap Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen dan terus berupaya melakukan visi dan misi, serta terhadap target pun Gerindra berharap dapat terlaksana tepat waktu,” kata Marwan.
Perwakilan fraksi saat menyampaikan pandangan umum fraksi Ranperda APBD 2023. (Humas DPRD Riau).
Selanjutnya, Fraksi PKS melalui juru bicara Markarius Anwar berharap agar pembangunan pada APBD Tahun Anggaran 2023 fokus pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap fokus pembangunan 2023 untuk menyejahterakan masyarakat. Kami memandang untuk pemerintah cepat tanggap atas pemulihan Covid-19 yang belum seutuhnya selesai, sert imbas dari konflik Rusia Ukraina dan adanya spekulasi resesi untuk tahun ke depan,” terangnya.
Perwakilan fraksi saat menyampaikan pandangan umum fraksi Ranperda APBD 2023 dan anggota DPRD Riau saat mengikuti rapat. (Humas DPRD Riau).
Sementara Fraksi PAN lewat Mardianto Manan, memfokuskan diri pada masalah pendidikan di Riau agar segera diatasi melalui APBD 2023 mendatang.
“Berkaitan dengan masalah pendidikan yang terjadi pada tahun sebelumnya, kami berharap agar pada 2023 dapat teratasi,” tegasnya.
Perwakilan fraksi saat memberikan naskah pandangan umum fraksi Ranperda APBD 2023. (Humas DPRD Riau).
Fraksi PKB melalui juru bicara Sugianto, menyoroti terkait pendapatan yang direncanakan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami berharap agar Pemerintah Daerah mencari sumber keuangan yang potensial. Dengan adanya kenaikan BBM tentunya mengguncang daya beli masyarakat. Kami juga meminta strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam menghadapi permasalahan ini,” jelas Sugianto.
Ketua DPRD Riau, Yulisman dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, saat melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi Ranperda APBD 2023. (Humas DPRD Riau).
Terakhir, penyampaian pandangan umum Fraksi Gabungan (PPP, Nasdem, Hanura) terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, yang disampaikan oleh M. Arpah.
“Ada beberapa poin yang penting dalam naskah ini, kami berharap dapat dibaca, dijawab, dan dilaksanakan,” pungkasnya.
Setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum, dilanjutkan dengan penyerahan naskah pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 oleh Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Wakil Gubernur Provinsi Riau. (Galeri Foto DPRD Riau)
