(istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemprov Riau memberikan target pendapatan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Petroleum sebesar Rp 500 miliar. Sebab itu, Komisi III DPRD Riau ingin perusahaan plat merah itu bisa mencapai target yang diberikan.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Markarius Anwar, meminta agar Riau Petroleum memenuhi target dalam pengelolaan Partipacing Interest (PI) 10 persen migas di wilayah kerja Provinsi Riau. Ia menyebut, yang sudah selesai itu wilayah kerja Siak, artinya sudah ada keuntungan dari hasil produksi migas yang masuk per bulan ke rekening Riau Petroleum.
"Pemprov Riau melalui Pak Sekda sebagai pembina BUMD, sudah menurunkan tim untuk mengaudit perusahaan ini. Kita belum bisa sampaikan berapa keuntungan yang didapat, karena masih proses (audit)," terangnya, Senin, 14 November 2022.
Markarius menegaskan, Riau Petroleum harus memiliki cara sendiri guna mengejar target yang telah ditetapkan. Sebab, katanya, Rp 500 miliar bukanlah jumlah yang sedikit dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2023.
"Kalau dari sisi PAD, pada 2023 target Rp 500 miliar ini tentu harus segera digesa. Ini untuk penerimaan Pemprov sebagai pemegang saham dan kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya," tegasnya.
Hal itu ditekankannya mengingat dari pengelolaan PI 10 persen oleh BUMD dapat berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Menurut Markarius, ada potensi PAD yang besar didapat dari bagi hasil pengelolaan migas ini.
Baca Juga
Lanjut dia, wilayah kerja migas yang berlokasi di Mandau Bengkalis juga sangat potensial. Namun, pengurusan pengelolaan PI 10 persennya masih belum final.
"Yang besar itu potensinya sebenarnya ada di WK migas di Mandau dan sekitarnya. Ini masih berproses katanya sudah hampir final," kata dia.
"Jadi ada 10 tahapan yang harus dilalui. Menurut laporan sudah sampai ke tahap terakhir, tahap ke 10 ini. Kita berharap agar ini cepat disetujui," tutupnya.
Diketahui, PT Riau Petroleum punya kesempatan untuk mengelola 7 peluang PI 10 persen, jatah bagi hasil Migas untuk daerah produksi. Namun sejauh ini, dari 7 peluang itu baru satu yang sudah terealisasi. (ADVERTORIAL DPRD PROVINSI RIAU)
