(mediacenter.riau.go.id)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur bersama Walikota dan Bupati se-Riau, yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menjadi sorotan publik setelah diketahui Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, tak menghadiri acara tersebut.
Menanggapi tak hadirnya Bupati Adil dalam Rakor yang diselenggarakan pada Selasa, 8 November 2022 di Hotel Grand Central Pekanbaru itu, Pengamat Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Riau (Umri), Aidil Haris, menyoroti sikap Bupati Adil dari segi komunikasi pemerintahan dan komunikasi politik.
Aidil menjabarkan, dalam konteks komunikasi pemerintahan, apa yang dilakulan Bupati Adil menyalahi ketentuan.
"Ketika yang mengundang itu atasannya, karena Pemprov Riau itu perpanjangan tangan pemerintah pusat. Harusnya undangan Rakor itu dipenuhi," katanya.
Jika pun Bupati Adil tak bisa menghadiri acaranya, bagi Aidil, harus ada perwakilan yang menghadiri Rakor tersebut. Ia melanjutkan, jika Bupati Adil berperilaku demikian, maka tak sesuai etika sebagai pejabat publik.
"Rakor itu penting karena dalam kegiatan itu ada ilmu baru yang akan didapatkan, ada informasi terbaru yang akan didapatkan camat dan lurah di Riau," tutur Aidil.
Sementara dari segi komunikasi politik, Aidil menuturkan sikap Bupati Adil pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri.
Baca Juga
"Dia mencitrakan dirinya sebagai orang yang tak santun. Bisa saja mungkin dia ingin membuat nuansa yang berbeda secara politik atau cuma cari sensasi saja," katanya.
Aidil menjelaskan, gaya komunikasi politik seperti itu akan melekat di diri Bupati Adil dan akan merugikan dirinya sendiri.
"Akhirnya cara pandang orang, pemerintah pusat tentang dia ya hancur, karena dia yang mencitrakan dirinya sendiri seperti itu," tutup Aidil.
