Gubernur Riau, Syamsuar, Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Senin, 10 Oktober 2022.
(TIKA AYU/RIAUONLINE)
Senin, 10 Oktober 2022 14:47 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAUONLINE, PEKANBARU - Gubernur Riau, Syamsuar, menggelar rapat koordinasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) satukan persepsi terkait pendataan non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau, Senin, 10 Oktober 2022.
"Saya kasih tahu kawan-kawan ini jangan sampai ada yang dirugikan. Soal persepsi berkaitan kebersihan, pengemudi, tukang sapu, kebersihan, saya minta tadi dibuat surat kepada Badan Kepegawaian, karena bisa saja persepsinya beda," ungkap Syamsuar.
Syamsuar tak menampik bahwa kondisinya kedepan ada outsourcing. Ia mengingatkan bahwa selama ini pembiayaan dilakukan melalui APBD.
"Hal inilah yang saya sampaikan pada teman-teman kalau ada keraguan buat surat," katanya Syamsuar.
Baca Juga
Data Surat Gubernur menyebutkan jumlah tenaga non ASN tanggal 13 Juni 2022 ada sebanyak 19.800.
Di antaranya sebanyak 952 orang sebagai tenaga kebersihan, 67 orang tenaga pengemudi, 787 orang tenaga keamanan, 1.219 orang tenaga kesehatan, 3.872 orang tenaga pendidikan, 8.940 orang tenaga kependidikan, 3.863 orang tenaga administrasi.
Syamsuar mengingatkan dalam tindak lanjuti SE Menpan RB nomor: B/1917/M.SM.01.00/2022 tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah agar dilakukan serius. Artinya, kata Syamsuar, bila bukan tenaga honorer jangan dibuat tenaga honorer, nanti dibuat berlaku mundur.
"Yang bertanggung jawab nanti adalah saya yang terakhir. Makanya nanti harus bertanggung jawab secara berjenjang, mulai dari pegawai yang mengurus itu," ungkapnya
