(Bagus Pribadi/RIAUONLINE.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Gelombang unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak seminggu terakhir tak henti-hentinya bergulir di Gedung DPRD Riau. Hari ini, Senin, 12 September 2022, mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) pun berencana menggelar aksi yang sama.
Tampak aparat kepolisian beserta mobil barakuda bersiaga guna mengamankan jalannya aksi penolakan kenaikan BBM yang diperkirakan dihadiri ribuan mahasiswa ini.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat, meminta pemerintah pusat harus menunda kenaikan harga BBM ini. Lanjutnya, pemerintah harus memproteksi masyarakat yang akan terdampak terhadap kenaikan harga BBM ini, sebelum mengambil kebijakan.
"Pemerintah harus menunda kenaikan harga BBM untuk memastikan terlebih dahulu, bagaimana memproteksi rakyat kecil dari pengaruh kenaikan harga BBM," katanya, Senin, 12 September 2022.
Baca Juga
Politikus PAN itu menyampaikan, seharusnya pemerintah bersikap tegas dalam penyaluran BBM bersubsidi. Sebab, menurut dia, inilah yang disinyalir menjadi kebocoran keuangan negara.
"Subsidi yang diberikan pemerintah selama ini, tidak dinikmati oleh rakyat kecil. BBM bersubsidi dinikmati para pengusaha besar dan nakal dan pengguna mobil atau kendaraan mewah. Hampir Rp 502 triliun APBN untuk subsidi BBM. Dan sebagian besar tidak dinikmati oleh rakyat," ungkapnya.
Memang, Ade tak menampik demonstrasi atau unjuk rasa secara sah diatur dalam Undang-Undang (UU), sebagai wadah atau ruang bagi masyarakat untuk bersuara atau menyuarakan pendapatnya. Kata dia, demonstrasi harus dilakukan dengan santun dan disuarakan dengan bahasa yang baik.
"Kenaikan harga BBM, memang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat kecil. Di mana, kenaikan harga BBM akan memicu naiknya inflasi. Naiknya inflasi akan melemahkan daya beli masyarakat. Semakin banyak masyarakat kecil yang tidak lagi memiliki daya beli, maka itu menimbulkan kemiskinan baru," tandasnya.
