PPKM Level 3 Saat Nataru Dibatalkan, Jadi Peluang di Sektor Ekonomi

Laporan: Haslinda

RIAUONLINE, PEKANBARU - Pengamat Ekonomi, Dahlan Tampubolon menilai Pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama Libur Natal dan Tahun baru merupakan langkah bijak.

Pasalnya, target ekonomi di Triwulan ke III sudah menujukkan realisasi. Jika PPKM level 3 terjadi, maka target di triwulan IV jeblok dan pertumbuhan tahunan terganggu.

"Kalau di akhir tahun dibuat PPKM level 3 akan berdampak hampir ke seluruh sektor ekonomi. Mulai dari jasa transportasi dan bidang terkait, industri hiburan, jasa perhotelan, rumah makan serta sketor lain yang menyertainya," ujar Dahlan Dahlan Tampubolon kepada Riauonline.co.id, Jumat 10 Desember 2021.

"Terutama untuk Riau, diharapkan ada perbaikan kinerja ekonomi di akhir tahun ini. Dengan adanya pelonggaran PPKM maka bisa mendorong pertumbuhan sesuai dengan yang ditargetkan," tambahnya.

Dikatakan Dahlan, selain karena ekonomi, data-data statistik Covid-19 pun sudah melegakan. Epidemiolgi konsultan pemerintah juga sudah memberikan lampu hijau. Apalagi hanya sebagian kecil daerah yang berada dalam PPKM level 3.

"Amat aneh kalau sebagian besar berada di level 2 dan 1 tapi nasional menyatakan diri level 3. Cukup tuntaskan vaksinasi, jaga ketat protokol kesehatan, maka masyarakat akan bisa menjalankan aktivitas ekonominya," terangnya.

Namun, menyinggung soal kekhawatiran terjadi lonjakan gelombang ke 3 pandemi Covid-19 dengan mobilatas masyarakat yang tinggi ketika Natal dan tahun Baru, Dahlan menyebut pemerintah dan masyarakat tetap harus waspada dan selektif menerima tamu dari luar negeri.

"Persyaratan perjalanan antar daerah masih tetap dijaga. Apalagi pengguna pesawat, selain vaksinasi juga wajib PCR. Tapi kekhawatiran penyebaran varian Omicron juga harus diantispasi bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Meski saat ini kasus harian sudah di bawah 400 dan terus menurun. Cakupan vaksinasi juga sudah mendekati target. Namun tetap harus waspada terutama di tempat keramaian," tegasnya.

Sementara di sisi lain, Dahlan mengingatkan agar para menteri tidak perlu merasa menjadi humas untuk menerapkan PPKM di seluruh Indonesia, sebab ini menimbulkan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan aturan yang diubah-ubah.

"Banyaknya orang pemerintahan yang berbicara, membuat aturan yg dibuat menjadi tidak efektif, terkesan cari panggung.
Seperti Luhut, Muhajir, Tito dan Cahyo Kumolo yang sibuk mengurusi. Harusnya humas pemerintah yang mengeluarkan informasi satu pintu. Bukan tiap menteri dan eselon satu nya punya cakap sendiri sendiri. Citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi turun, tidak konsisten. Fungsi juru bicara pemerintah yang strategis hilang, akibat sibuk menonjolkan diri. Semua jadi Humas," tutupnya.

Sebagi informasi, keputusan pembatalan PPKM Level 3 serentak di Indonesia saat Nataru ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Adapun, rencana penerapan PPKM Level 3 saat Nataru sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi.