PPKM Level 4 Pekanbaru Diperpanjang, Firdaus Tak Bisa Berbuat Banyak

Firdaus25.jpg
(Laras Olivia/Riau Online)

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama Forkompinda menggelar rapat evaluasi PPKM Level 4, Selasa 10 Agustus 2021. Dalam rapat diputuskan perpanjangan PPKM level 4 hingga 23 Agustus mendatang.

 

Wali Kota Pekanbaru, Firdaus mengatakan, selama PPKM pusat perbelanjaan tidak bisa beroperasi. Ia menyebut bahwa hal itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat.

 

"Tidak bisa buka, memang di Jawa pusat perbelanjaan sudah buka. Tapi kita belum bisa, kita berharap masyarakat bisa memahami kebijakan ini," terangnya, usai Rapat Evaluasi PPKM level 4.

 

Menurutnya, mal belum bisa buka hingga kini karena kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru masih tinggi. Ia mengaku tidak bisa berbuat banyak.

 

PPKM level 4 merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Apalagi penerapan PPKM levek 4 tidak cuma di Kota Pekanbaru.

 


"Kita di Kota Pekanbaru sedang berada di puncak penyebaran," ujarnya.

 

Mengetahui hal tersebut, ratusan pedagang menggelar aksi unjuk rasa di Sukaramai Trade Center (STC) Pekanbaru. Mayoritas para pedagang merupakan pelaku usaha yang menyewa kios di dalam STC. Mereka kibarkan bendera putih di depan STC.

 

Apalagi mereka sudah tutup selama dua pekan akibat kebijakan pembatasan dari pemerintah pusat. Para pedagang berharap bisa kembali berjualan di pusat perbelanjaan itu.

 

 

Tempat usaha mereka yang ada di STC jalan Sudirman ditutup lantaran pandemi Covid-19 terus meningkat, sehingga pemerintah membuat kebijakan tersebut. Mereka berharap pemerintah memberikan solusi konkrit.

 

Satu pedagang, Fathoni mengeluhkan kebijakan pemerintah Pekanbaru yang terus memperpanjang PPKM Level 4 tanpa memberikan solusi.

 

"Kami selalu mengikuti aturan pemerintah, awalnya dari tanggal 3-9 Agustus kami ikuti, selanjutnya 10-23 Agustus, kami mau makan apa. Jika terus PPKM, Pelan-pelan Kami Mati, karena ekonomi keuangan kami merosot," keluhnya.

 

Hal sama juga diungkapkan oleh pedagang lainnya yang mengeluh lantaran tidak bisa berjualan karena pemerintah menutup lapak mereka.

 

"Jika kami tidak boleh berjualan, sama apa kami memberi makan anak istri. Ditambah dengan jalan yang di sekat-sekat, tolong beri kami solusi," ujarnya.