RIAUONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau Ade Agus Hartanto menyebut kebijakan PPKM di Riau khususnya Pekanbaru tidak efektif. Hal ini karena tidak adanya sinkronisasi dalam meredam mobilitas penduduk khususnya yang bekerja.
"Mereka dituntut masuk kerja tepat waktu, tapi di jalan dihalangi. Ini kebijakan yang tidak sinkron dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Ade, Rabu, 11 Agustus 2021.
PPKM sendiri sudah mendapat gejolak penolakan yang begitu kuat dari masyarakat. Bahkan beberapa memplesetkan kepanjangan PPKM menjadi Pelan-pelan Kami Mati.
"Yang menjadi keluhan masyarakat saat ini pembatasan jam kerja, jam usaha, Padahal kan kita tidak semua aktivitasnya jam 8 sampai jam 5," ujar legislator PKB ini.
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah mengikuti arahan pusat ini menurutnya harus dibarengi dengan konsekuensi dan solusinya.
"Solusi dari pemerintah seharusnya ada. Misal, Kalian tidak usah berdagang, ini santunannya," tegasnya.
Penyekatan juga dikatakannya tak berimplikasi terhadap penurunan Covid-19. Alih-alih memangkas aktivitas masyarakat, malah lebih lama di jalan dan konsumsi BBM juga meningkat.
"Pemerintah harus menjelaskan tujuan penyekatan itu apa? Ini bukannya membatasi pergerakan tetapi memperpanjang pergerakan, harusnya bisa 5 menit malah bisa setengah jam. Orang malah lebih banyak di luar," Pintanya.
Terlebih lagi penyekatan ini kerap membuat masyarakat dan aparat yang berjaga kerap berselisih paham dan tak jarang menimbulkan friksi.
"Kita juga kasihan lihat aparat yang setiap hari bentrok dengan masyarakat, saling panas, mereka juga berinteraksi dengan orang, beresiko," ungkapnya.
Menurutnya jika memang tujuannya membatasi mobilitas, maka harus dimulai dari pemerintah dengan memberlakukan WFH.