Penanganan Covid-19 Minim Gebrakan, Syafaruddin Poti Minta Komisi V ke Lapangan

RIAU ONLINE, PEKANBARU -Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti menyarankan Komisi V turun langsung ke lapangan dan mengawasi kinerja penanganan Covid-19 di Riau.

"Kegiatan provinsi yang dananya dari refocusing anggaran kemarin untuk apa? Itu yang perlu diawasi komisi V, turun ke bawah untuk cek ke lapangan, cek pelayanan rumah sakit. Telusuri juga dana pencegahan untuk apa? Apa yang sudah dilakukan," Ungkap Poti, Selasa, 12 Mei 2021.

Saran ini Poti berikan setelah adanya rencana DPRD Riau untuk memakai hak interpelasi atau membentuk Panitia Khusus (Pansus) penanganan Covid-19.

 

 

 

 

Menurutnya kedua hal ini sama-sama fungsi pengawasan sehingga tidak perlu dipilih salah satunya. Ia menyarankan pengawasan ditingkatkan.

Menurutnya Pemprov Riau dalam penanganan Covid-19 masih banyak menghimbau namun minim memberi contoh.

"Pemerintah Provinsi Riau ini banyak imbauan aja, eksekusinya bagaimana saya tidak tahu. Jangan imbauan saja, kita harus beri contoh ke masyarakat, jangan masyarakat ditindas terus. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini kesadaran masing-masing," ujar Politisi PDIP ini

 

 

 

Bahkan Poti melihat, pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan yang merupakan inisiatif pemerintah. Pemprov menurutnya hanya mengikuti kebijakan nasional, namun kebijakan dari provinsi tidak ada.


Diketahui isu interpelasi dan pembentukan pansus ini mencuat pasca ketidakhadiran Gugus Tugas Covid-19 Riau tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi V.

Pasca hal tersebut, dua rekomendasi yang dikeluarkan komisi V. Pertama mengusulkan hak interpelasi DPRD kepada Gubernur Riau dan kedua pembentukan panitia khusus penanganan Covid-19.