Sebuah rumah di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mengalami kebakaran, Selasa, 30 Maret 2021 pukul 00.30 WIB.
(istimewa)
RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN - Habisnya stok kebutuhan mulai makanan, baju, terpal, kasur dan selimut digudang penyimpanan bantuan tanggap darurat membuat Pemkab Kuansing belum dapat memberikan bantuan untuk korban kebakaran rumah di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan.
Dimana peristiwa kebakaran sebuah rumah tersebut terjadi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau pada Selasa, 30 Maret 2021 pukul 00.30 WIB.
Pemilik rumah bernama Samsul Bahri, 70 tahun warga Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditafsir mencapai Rp 80 juta.
"Sudah saya cek ke Kasi Bencana, kita kan ada bantuan tanggap darurat dari Kementerian, tapi setelah kita cek tidak ada lagi di gudang," kata Irhandi, Kepala Bidang Jaminan Sosial Bencana dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kuansing, Rabu, 31 Maret 2021.
Menurutnya, bantuan tersebut biasanya digunakan untuk korban kebakaran rumah atau bencana lainnya. Lantaran habis maka pihaknya belum dapat memberikan bantuan untuk korban.
"Kalau untuk korban kebakaran bisa karena memang itu gunanya. Tapi setelah kita cek digudang ternyata sudah habis," kata Irhandi.
Jenis bantuan tersebut mulai ford ware, kids ware, kasur, terpal, dan permakanan. "Kalau permakanan juga tidak ada lagi, karena kalau sudah dua tahun dia basi," katanya.
Menurutnya, anggaran khusus untuk bantuan tanggap bencana ini memang tidak tersedia. Baru pada tahun 2021 ini ada anggaran untuk itu. "Biasanya Kementerian melalui Provinsi yang menyalurkan, kalau anggaran memang tidak ada. Kita hanya dibantu dalam bentuk barang," jelasnya.
Hasil koordinasi dengan Provinsi kemarin lanjut Irhandi, pusat tampaknya tidak lagi akan membantu kabupaten/kota dalam bentuk apapun. "Maka sekarang pandai-pandai kabupaten/kota menganggarkan dalam APBD. Karena dari Kementerian nampaknya tidak akan ada lagi," pungkasnya.