(RAHMADI DWI/Riau Online)
RIAUONLINE, PEKANBARU- Penanganan banjir di Kota Pekanbaru ternyata butuh anggaran ratusan miliar rupiah. Pemerintah Kota Pekanbaru butuh anggaran Rp 180 miliar untuk menuntaskan permasalahan banjir.
"Dibutuhkan anggaran Rp 180 miliar, kita mesti anggarkan Rp 18 miliar setiap tahunnya dalam sepuluh tahun," terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, Selasa 9 Maret 2021.
Ia menyebut, upaya penanganan banjir sudah tertuang dalam masterplan penanganan banjir yang tuntas pada tahun 2020 silam. Kewenangan penanganan pun mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
"Proses penanganan banjir berlangsung secara bertahap. Tahun ini pemerintah kota hanya bisa menganggarkan Rp 13 Miliar untuk penanganan banjir," ujarnya.
Lanjutnya, ruas jalan protokol yang ada di pusat kota menjadi satu prioritas. Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Arifin Achmad merupakan satu titik banjir.
Baca Juga
Indra menyebut ada sejumlah upaya penanganan jangka panjang untuk mengatasi banjir. Satu di antaranya dengan membuat sejumlah kolam retensi di Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Tuah Madani dan Kecamatan Bina Widya.
"Kita sudah plot sejumlah titik untuk jadi kolam retensi. Namun kita butuh waktu untuk pengadaan tanah, jadi ini program jangka panjang," imbuhnya.
Indra merinci ada 113 titik banjir di kota
yang masuk dalam master plan penanganan banjir. Permasalahan yang jadi penyebab banjir juga cukup banyak.
Indra mengaku secara khusus belum bisa anggarkan normalisasi. Pihaknya berupaya melakukan normalisasi lewat anggaran operasional dan pemeliharaan.
