Sekda Kampar Instruksikan OPD Buat Pilot Project Pembangunan 2019

RIAU ONLINE, BANGKINANG KOTA - Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat pilot project untuk pembangunan tahun 2019 terutama OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan.

Hal ini ditegaskan Sekda Kampar saat rapat pembangunan 2019 bersama seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kabupaten Kampar, Jumat, 4 Mei 2018.

Ditambahkan Yusri, membuat pilot project sesuai kondisi daerah sangatlah penting karena kalau hanya membagikan bibit saja kepada masyarakat seperti yang telah terjadi sebelumnya, tidak akan pernah berhasi. Untuk itu diperlukan pilot project yang dilakukan langsung oleh pemerintah melalui penyuluh yang ada di setiap kecamatan.

“Pada pilot project tersebut, masyarakat hanya menyiapkan lahan dan pemerintah akan langsung menanam dan memelihara sampai berhasil, baru setelah itu diserahkan kepada masyarakat, seperti menanam jeruk sampai berbuah, menanam karet sampai bisa di deres dan lainnya agar apa yang kita program tersebut bisa berjalan dan tidak sia-sia, biarlah kita habiskan banyak uang, tapi program kita berhasil dan perputaran ekonomi masyarakat berjalan sebagaimana yang diharapkan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” jelas Yusri.

Pada kesempatan tersebut, Yusri menekankan untuk membuat program pembangunan prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, dan sekaligus menyusun regulasi, mekanisme dan payung hukumnya dibuat agar program yang kita kerjakan tidak melanggar peraturan yang berlaku

“Mekanisme, Aturan, regulasi, yang akan dibuat nantinya jangan disederhanakan kalau memang sudah ada aturannya yang berlaku, karena cara pandang setiap orang berbeda -beda memandang setiap persoalan, jadi selama yang kita lakukan sesuai aturan maka tidak akan terjadi persoalan di kemudian hari, tatanan administrasi harus benar-benar kita selesaikan dan susun dengan sebaik-baiknya, kebijakan ada di pimpinan dan administrasi ada di kita, jangan nanti gara-gara kita pimpinan jadi terkena pelanggaran aturan,” ujar Yusri

"Kita harus memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan keinginan kita, jangan sampai orang memandang program yang kita buat seperti bagi-bagi uang saja, tapi benar-benar memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan agar apa yang kita lakukan bermanfaat bagi mereka," pungkas Yusri. (*)

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE 

Follow Twitter @red_riauonline

Subscribe Channel Youtube Riau Online, 

Follow Instagram riauonline.co.id