Kunjungi Dumai, ini Curhatan Warga Desa untuk Kepala BRG

Sabtu, 24 Februari 2018 23:05 WIB

Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead berkunjung ke lokasi karhutla di Dumai, Sabtu 24 Februari 2018

(Azhar Saputra)

RIAU ONLINE, DUMAI - Begitu menginjakkan kaki di lapangan, mata masyarakat langsung tertuju pada salah seorang yang mengenakan kemeja putih, celana hitam lengkap dengan kaca mata coklat yang diletakkan di saku depan kirinya.

Kendaraan hitam yang ditumpanginya bergegas menjauh dari kerumunan warga Desa usai menurunkannya. Lokasi yang disebut Desa Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kabupaten Kota Dumai, Sabtu 24 Februari 2018, pagi itu dihadiri oleh pejabat setingkat menteri dari kabinet besutan dari Presiden RI, Joko Widodo. Yaitu Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead.

"Kan betul Bapak tu dari Jakarta," kata salah satu ibu-ibu yang pundaknya satu persatu telah basah ditetesi oleh air hujan.

Nazir Foead mendapatkan laporan bahwa di Desa ini telah terjadi kebakaran hutan dan lahan selama satu minggu lamanya. Padahal lokasi ini merupakan salah satu wilayah target restorasi gambut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Tengku Ismed menuturkan bahwa diperkirakan lokasi terjadinya karhutla telah berulang beberapa tahun namun untuk tahun ini telah terjadi beberapa kali di lokasi yang serupa.

"Tanggal 11 Februari 2018 telah kita lakukan pemadaman. Tapi tiga hari kemudian dilokasi yang sama kembali terbakar. Catatan kami, untuk Dumai secara keseluruhan angka kasarnya 30 sampai 40 hektare dalam tahun ini wilayah kami telah terbakar," jelasnya.

Baca Juga

Pada kesempatan yang sama, Lurah Desa Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Amrizalanna menuturkan dugaan sementara kebakaran yang telah menyelimuti wilayahnya itu karena adanya kesengajaan dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi musim kemarau untuk melakukan pembersihan lahan maupun hutan.

"Saya tidak mau memvonis. Tapi di sini saya lihat ada faktor kelalaian manusianya. Oleh sebab itu kami harus bahu membahu melindungi desa kami. Tapi kami buat makan saja susah," keluhnya.
Lurah ini mengatakan bahwa biaya operasional yang mereka keluarkan melalui Masyarakat Peduli Api (MPA) berasal dari swadaya masyarakat. Seperti biaya minyak, angkut alat sampai makan petugas.
Amrizalanna kembali berkata selain itu penduduk desa saat ini harus banting tulang untuk bekerja keras menolak himpitan ekonomi. Bagaimana mereka bisa melakukan pencegahan karhutla kalau asap dapur mereka saja tidak mampu mengepul.

Begitu juga dengan salah satu penduduk Desa yang akrab disapa dengan nama Hasibuan membebarkan ucapan dari Bapak lurahnya itu. Bahkan yang lebih memprihatinkan bahawa sebagian besar pemuda Desa juga banyak yang menganggur tak juga mendapatkan pekerjaan.

"Apa salahnya anak-anak kami yang menganggur ini dipekerjakan untuk lakukan pemadaman. Dibayar tahunan, bulanan atau mingguan pun jadi lah," katanya saat diberi kesempatan berbicara di depan Kepala BRG.

Keluhan masyarakat pun mendapat tanggapan positif dari kepal, BRG, Nazir Foead.

"Kami mencatat bahwa masyarakat mengatakan membutuhkan biaya operasional untuk kepentingan patroli sampai pembasahan gambut. Nanti akan kita kordinasikan dengan pemerintah daerah, BNPB, KLHK dan kementerian lainnya untuk mendukung jalannya opefasional," jelasnya.

Selain itu, Kabad juga mengatakan akan menerapkan apa yang telah sukses diterapkan di wilayah lainnya akan sama dikerjakan di wilayah ini. Salah satunya ialah dengan melakukan program penguatan ekonomi kepada para petani dan hasilnya akan disisihkan untuk kepentingan operasional.
Mendapatkan kabar gembira seperti itu, masyarakat tampak merasa puas. Perwakilan dari masyarakat juga mengucapkan terimakasih atas program yang telah BRG canangkan di Desa mereka.

"Kami berterima kasih kepada BRG. Karena memang program ini telah kami nantikan 5 sampai 7 tahun yang lalu. Kalau dulu alat pemadam api kami pinjam, sekarang karena sudah diberikan kami dapat bekerja dengan optimal," tutupnya. (1)