Dari Ratusan Pendemo, Hanya 30-an Orang Masyarakat Suku Sakai Siak

RIAU ONLINE, SIAK - Terkait aksi demonstrasi yang dilakukan Suku Sakai Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di depan Kantor Gubernur Riau, Rabu, 15 Maret 2017, ternyata masyarakat Sakai Kandis yang terlibat aksi demo itu hanya sekitar 30-an orang dari 200 lebih pendemo.

Hal ini ketahui berdasarkan hasil laporan aparatur setempat. Sementara sisinya diketahui bukan masyarakat asli Suku Sakai, Kandis, melainkan berasal dari luar Kabupaten Siak.

Laporan itu juga telah diklarifikasi langsung oleh mahasiswa dan pemuda Sakai. Meski mayoritas peserta aksi bukan warga Siak, Bupati Siak Syamsuar tetap meminta laporan detail tentang perkembangan yang terjadi di lapangan.

Baca Juga: Suku Sakai Demo, Bupati Siak: Perusahaan Beri Perhatian Pada Masyarakat Kandis

"Saya tetap minta diberikan laporan sedetail mungkin perkembangan yang terjadi di lapangan. Mengingat bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita," kata Syamsuar.

Syamsuar mengatakan telah memerintahkan Asisten III Bupati Siak untuk melakukan pengawalan secara langsung aksi demo itu di Pekanbaru. Selain itu, ia juga meminta Camat dan Upika untuk selalu mencatat setiap aspirasi warga untuk segera ditindak lanjuti

"Sementara pada Camat dan Upika, untuk selalu mencatat aspirasi rakyat dan akan segera ditindaklanjuti mana yang menjadi bagian dari kewenangan kami," ujarnya.

Klik Juga: Terlunta-Lunta, Suku Sakai: Pak Gubernur, Jumpai Kami Pak

Terkait hal itu, Syamsuar mengatakan telah melaporkan langsung kepada Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. Bahkan, Syamsuar mengikuti perkembangan di lapangan hingga masyarakat Suku Sakai kembali ke Kecamatan Kandis, Siak.

"Seluruh hasil laporan ini juga sudah saya komunikasikan langsung kepada Bapak Gubernur Riau. Bahkan meski dari jarak jauh, dan dilaporkan bahwa mayoritas peserta aksi bukan warga Siak, saya tetap mengikuti sampai saudara-saudara kita naik ke atas kendaraan dan pulang kembali dengan selamat ke daerah mereka masing-masing. Saya minta pada Camat dan Upika, agar semua proses itu benar-benar dikawal, karena bagaimanapun mereka adalah rakyat yang harus dilindungi," jelasnya.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline