LBH Pekanbaru: Gunakan Jaring Baru Ganggu Terumbu Karang

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Konflik berkepanjangan antara nelayan Rawai kontra nelayan pro dengan alat tangkap jaring batu di Kabupaten Bengkalis menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, harus segera diselesaikan.

Pasalnya, konflik tersebut telah lama berlangsung. Fakta di lapangan mengungkapkan, menurut nelayan Rawai, penggunaan jaring batu dapat merusak terumbu karang, meskipun hasil tangkapan melimpah.

"Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan malah sebaliknya. Mereka merekomendasikan jaring batu adalah alat tangkap diperbolehkan," kata Anggota Komisi B DPRD Riau, Firdaus, di ruang rapat Komisi B, Senin, 27 Februari 2017.

Baca Juga: DPRD Hearing Dengan SNKB, Hendaki Aturan Untuk Hukum Nelayan Jaring Batu

Hal itulah saat ini menjadi pertikaian semenjak 1980 hingga sekarang. Untuk itu, ia merekomendasikan agar sepanjang garis pantai dapat dijadikan daerah konservasi nantinya tidak ada lagi alat tangkap diperbolehkan beroperasi.

Sementara itu, Walhi Riau mengatakan, lokasi akan dijadikan konservasi itu jangan sampai menutup akses masyarakat lokal untuk mengais rezeki.

"Konservasi sih sah sah saja asal tidak menutup akses masyarakat kita. Sebab apa dilakukan nelayan Rawai sejak dahulu juga sudah termasuk konservasi karena pengelolaan berkelanjutan," kata Bambang, perwakilan Walhi Riau.

Lain kesempatan, Direktur LBH Pekanbaru, Aditia Bagus Santoso, justru membela masyarakat. "Seharusnya penggunaan alat tangkap jaring batu memang dilarang karena jelas dalam Undang-undang Perikanan menyatakan, alat tangkap menyebabkan kerusakan lingkungan dilarang digunakan," tandasnya.

Klik Juga: Konflik Antar Nelayan Bengkalis Sudah 34 Tahun Tak Usai

Untuk itu, mereka siap menggandeng pihak lain melakukan pengkajian dan penelitian terkait kerusakan lingkungan diakibatkan alat tangkap jaring batu tersebut.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline