(RIAUONLINE.CO.ID/ZUHDY FEBRIYANTO)
Kamis, 19 Januari 2017 16:00 WIB
Editor: Fakhrur Rodzi
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Fantastis. Itulah kata pertama kali terucap dari mulut Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Riau, Triono Hadi, melihat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2017, akhir tahun2016 lalu disahkan oleh DPRD Riau.
Ia mencontohkan, untuk perjalanan dinas pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan DPRD Riau, termasuk di dalamnya, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Sekdaprov Ahmad Hijazi, para asisten hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli Zainal, serta 60-an wakil rakyatnya, mencapai Rp Rp 514,499,264,655.
"Dari jumlah tersebut, 33 persen di antaranya, Rp 174,4 miliar itu untuk perjalanan dinas dalam dan luar negeri 65 wakil rakyat plus staf kesekretariatan Dewan. Luar biasa bukan," kata Triono Hadi kepada RIAUONLINE.CO.ID, Kamis, 19 Januari 2017.
Baca Juga: FITRA Riau: Pemprov Riau Tak Becus Kelola Uang Rakyat
Dari uang Rp 174,4 miliar itu, jelasnya, terdapat beberapa kegiatan wakil rakyat berpotensi memboroskan keuangan daerah di antaranya, kunker dewan dalam/luar daerah Rp 56,8 miliar, kunjungan kerja (kunker) Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Rp 58,5 miliar dan kegiatan reses Dewan Rp 30,4 miliar.
Lebih parah lagi, tuturnya, terdapat biaya kunjungan kerja luar negeri pimpinan dan anggota dewan Rp 28,8 miliar yang selalu naik dari tahun sebelumnya. Pada 2016 lalu dianggarkan Rp 12,7 miliar dan 2015 sejumlah Rp 7,4 miliar.
Baca Juga
"Dari total biaya tersebut Rp 49 miliar selama tiga tahun terakhir, tidak terlihat sama sekali hasil dibawa pulang oleh anggota Dewan selain dari kegiatan foya-foya di luar negeri," tuturnya.
Fitra Riau juga mencatat, secara rinci, kunker ke luar negeri tersebut akan dilakukan untuk satu kali kunjungan, maka dari 65 anggota Dewan akan menghabiskan anggaran Rp 444 juta.
"Ini jelas merupakan bentuk pemborosan dilakukan dewan, bahkan kunjungan luar negeri dewan akhir 2016 lalu sama sekali tidak membawa dampak perbaikan terhadap kinerja DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kritiknya.
Sebelumnya, Fitra Riau merilis, APBD 2017 Pemprov Riau sangat boros dan jauh dari efisiensi selama ini didengang-dengungkan serta digembar-gemborkan oleh Gubernur Andi Rachman, panggilan Arsyadjuliandi Rachman.
Fitra mencatat terdapat anggaran Rp 1,03 Triliun dibelanjakan untuk 13 jenis kegiatan tidak berdampak langsung terhadap pelayan dan kepentingan publik.
Klik Juga: FITRA Riau: Selama Tiga Tahun Uang Daerah Mengendap Sebesar Rp10,5 Triliun
Ke-13 item ini, belum termasuk item lainnya, antara lain Perjalanan Dinas, Belanja Makan Minum, Belanja Listrik perkantoran, Belanja Cetak dan penggandaan, Belanja tas kegiatan, logistik rumah tangga, plakat, dekorasi dokumentasi.
Selain itu, ada belanja premi asuransi untuk pegawai, pakai dinas, honorarium PNS (untuk pelaksanaan kegiatan), perawatan kendaraan dinas. Belanja lainnya seperti publikasi, sewa tenda dan sound system, pengias rumah tangga dan pengharum ruangan.
"Parahnya lagi, Pemprov Riau masih tetap menganggarkan belanja untuk wakil gubenur, padahal hingga saat ini wakil gubernur Riau belum ada," kritik Triono.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
