RIAU ONLINE, PEKANBARU - "Mafia Proyek" yang selama ini bercokol dan menggurita dengan menguasai berbagai proyek pengadaan barang di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), mulai mencoba menancapkan kukunya kembali di masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, pengganti Badrodin Haiti.
Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mewanti-wanti Kapolri Tito untuk perlu mencermati berbagai proyek pengadaan di Polri, agar pengadaan untuk fasilitas, sarana, dan prasarana Polri berjalan tepat guna serta terhindar dari manuver mafia proyek berkolaborasi dengan pengusaha pernah bermasalah di kepolisian.
"Pasalnya, sejumlah pengusaha pernah bermasalah dengan proyek-proyek pengadaan di Polri "terlihat hidup lagi" dan bermanuver untuk mendapatkan berbagai proyek pengadaan dengan nilai ratusan miliar, bahkan ada mencapai triliunan rupiah, terutama untuk proyek Kredit Ekspor," kata Neta Pane, kepada RIAUONLINE.CO.ID, dalam rilisnya, Senin, 25 Juli 2016.
Baca Juga: IPW Kritik Kapolri Tito Mutasi Perwira Atas Dasar Faktor Kedekatan
Ia menuturkan, JW, pengusaha pernah melakukan monopoli dalam pengadaan SIM (Surat Izin Mengemudi) di era Orde Baru dan membawa-bawa keluarga Cendana guna menguasai proyek pengadaan di Polri, kini bermanuver dan semakin aktif menguasai berbagai proyek pengadaan di Brimob.
NETA S PANE, PRESIDIUM INDONESIA POLICE WATCH (IPW)
Selain itu, tuturnya, ada lagi pengusaha berinisial AN, masih bermasalah dengan proyek e-KTP, aktif melakukan lobi untuk menguasai proyek pengadaan di Assaspras Polri. Hadirnya Kapolri baru, Tito Karnavian, mereka anggap sebagai kesempatan baru untuk kembali masuk dan menguasai Polri.
"IPW berharap Kapolri Tito mencermati manuver mafia proyek ini. Apalagi mereka mengincar proyek-proyek sangat strategis," kata Neta mengingatkan.
Ia mencontohkan, JW, lewat pengusaha lain, LS berusaha mendapatkan sejumlah pengadaan, seperti peralatan berat di Brimob, proyek peralatan penjinak bom, robot anti bom dan baju anti bom, yang nilainya ratusan miliar Rupiah.
Kapolri, tuturnya, perlu mengawasi proyek pengadaan ini agar produk yang diperoleh personil Polri benar-benar tepat guna, berkualitas, tidak abal-abal, dan tidak bermasalah.
Klik Juga: Tito Karnavian Diminta Usut 18 Kasus Karhutla di Riau
"Ini perlu dilakukan karena dalam fit and proper test di Komis III DPR. Ketika itu Tito mengungkapkan, jika menjadi Kapolri ia akan melanjutkan program Reformasi Polri dan akan mewujudkan organisasi dan postur ideal Polri dengan didukung sarana prasaran kepolisian yang modern," jelasnya.
IPW berharap, perlu adanya kontrol yang ketat agar pengadaan sarana dan prasarana Polri bebas dari mafia proyek serta
pengusaha bermasalah, sehingga Polri benar-benar bisa memiliki sarana dan prasarana yang modern dan bukan abal-abal. Untuk itu Tito perlu segera melakukan reformasi di jajaran Assaspras Polri.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
