Pendamping Desa Merasa Tak Diperhatikan

RIAU ONLINE, JAKARTA - Pemerintah dianggap belum memikirkan nasib pendamping desa secara serius. Padahal, saat ini ada ribuan pendamping desa yang sudah banyak berkorban memajukan desa.

 

Hal itu disampaikan perwakilan Aliansi Pendamping Profesional Desa Jawa Barat saat mereka berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/3/2016). Perwakilan pengunjuk rasa, John Odius menyebut, saat ini terdapat 11.900 orang alumni pegiat desa sejak masa kepemimpinan Megawati. Ditambah dengan 5000 orang yang direkrut pada tahun 2015. 

 

“Tahun ini hampir 40 orang meninggal, tahun 2013 hampir 30 orang yang meninggal. Mereka cuman ingin tahu ini mau dibawa ke mana,” ujar John Odius.

 

Pengunjukrasa lainnya, Dedy Rustandi menambahkan, 16 tahun mereka bersama negara di tingkat desa. Karena itu, ia menilai tak masuk akal jika pendamping desa harus diseleksi ulang untuk status dan pekerjaan yang sudah mereka jalani.

 

Menurut Dedy, hal ini dapat mengakibatkan penyaluran Dana Desa (DD) tahun 2016 tidak kondusif dan tidak efektif.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menekankan pentingnya pembahasan tentang permasalahan desa. Apalagi ini menjadi salah satu program prioritas dari pemerintahan Jokowi-JK. 

 

Ia berjanji akan menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden Joko Widodo, “Kami berfungsi sebagai penyelenggara rapat terbatas tentu akan membawa masalah ke rapat, termasuk masalah ini,” tambahnya.

 

Tadi, sekitar 600 orang dari Aliansi Pendamping Profesional Desa Jawa Barat berunjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menuntut kejelasan dan transparansi proses seleksi pendamping desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.