Dana Desa Banyak Hanya Dipakai untuk Bikin Pagar Makam

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengungkapkan pemerintah desa yang ada di Riau masih minim perhatiannya pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

 

Minimnya perhatian ini dilihat masih sangat sedikitnya desa yang mengucurkan anggaran khusus untuk melakukan mitigasi perubahan iklim.

 

BACA JUGA : Fitra: Dana Desa Rawan Diselewengkan

 

Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah mengungkapkan kebanyakan pemerintah desa masih takut membuat program pengelolaan lingkungan yang sebenarnya sangat penting dilakukan. Mengingat kondisi Provinsi Riau yang sangat rentan dengan bencana asap akibat pembakaran lahan dan hutan.

 

KLIK JUGA : Waspadalah, Kebakaran Lahan Riau Periode Maret-April Meningkat

 

"Hasil kajian yang dilakukan Jikalahari bersama Fitra Riau dan Yayasan Mitra Insani menunjukkan bahwa desa hingga saat ini menjadi elemen paling berpeluang besar untuk melakukan program-program yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim. Sayangnya upaya ini belum mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program tersebut," ujar Woro kepada wartawan dalam media briefing, Selasa (15/3/2016).

 

Alasan pemerintah desa takut membuat program dengan semangat lingkungan dikarenakan hingga kini belum ada kabupaten maupun kota yang mengeluarkan kebijakan yuridis terkait teknis program pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan di tingkat desa. Paradigma tersebut yang menurut Woro masih saja terus berkembang di dalam lingkungan aparatur desa meskipun UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengubahnya.

 

"Pemerintah desa masih menganggap bahwa aturan desa yang keluar pada tahun 2014 lalu tentang UU Desa sama saja seperti UU Pemerintah Daerah yang keluar pada tahun 2004 lalu. Padahal ada semangat yang berbeda antara UU Desa yang baru tersebut dengan UU Pemda yang lama. Pada UU yang baru kini, desa memiliki keleluasaan mengatur dan mengelola desanya secaraleluasa tanpa ada intervensi keras dari atasan seperti tingkat kabupaten hingga pusat," jelasnya.

 

Sementara itu, Analis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono Hadi menjelaskan dari desa-desa yang pernah diteliti, sebagian besar anggaran desanya masih fokus dipakai untuk membangun fasilitas fisik. Itupun tanpa menyentuh semangat pemberdayaan masyarakat.

 

"Yang dibangun kebanyakan ya paling jalan ke kebun masyarakat, pagar di pemakaman, gapura masuk desa atau pembangunan lain yang sifatnya fisik saja. Mereka bahkan tak pernah memikirkan ide atau konsep program yang memiliki semangat pengelolaan lingkungan," terang Triono.