(Foto: Aditia Noviansyah via kumparan)
RIAU ONLINE, SIAK - Pada sidang lanjutan sengketa Pilkada Siak di Mahkamah Konstitusi (MK), KPU dan Bawaslu Kabupaten Siak tidak merekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
KPU Siak yang diwakili oleh Kuasa Hukum Guntur Adi Nugraha dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) Pengadilan Negeri Siak, mengungkapkan ada 12 fakta gugatan Alfedri-Husni sehingga tidak direkomendasikan untuk PSU yaitu:
1. Saksi Alfedri-Husni di seluruh TPS se-Kabupaten siak, menerima dan mengakui hasil pemilihan saat tahapan penghitungan suara. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan form C-Hasil dan tidak adanya C-Kejadian Khusus atau tidak ada keberatan di setiap TPS. Baru terjadi penolakan di tingkat kecamatan dan kabupaten setelah pasangan incumbent ini tahu kalah.
2. Dalil/dasar gugatan (Posita) Alfedri-Husni tidak sesuai dengan Petitum-nya (hal yang dimohonkan).
3. Terkait dalil rendahnya partisipasi pemilih di tingkat TPS, Alfedri-Husni mendalilkan TPS fiktif alias TPS tersebut tidak terdaftar saat Pilkada Siak yaitu TPS 020 Pinang Sebatang Timur dan TPS 049 Pinang Sebatang Barat.
4. Alfedri-Husni juga keliru mendalilkan penghitungan angka partisipasi pemilih di TPS 003 Telaga Sam-Sam (partisipasi 46%, dalam dalil hanya 37%) dan TPS 008 Sam Sam (partisipasi 61%, dalam dalil hanya 39%).
Baca Juga
5. Alfedri-Husni menyebutkan kecurangan terjadi di 881 TPS, sedangkan jumlah TPS sebenarnya dari data KPU Siak hanya berjumlah 829 TPS.
6. Alfedri-Husni tidak dapat membedakan surat suara tidak sah dengan surat suara rusak.
7. Alfedri-Husni tidak ada satu pun mendalilkan perihal selisih hasil. Artinya tidak ada penyajian data dan bukti kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon (KPU) dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (Paslon 03). Inilah yang kemudian disebut sebagai dalil gugatan yang mengada-ngada.
8. Tudingan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang didalilkan Alfedri-Husni ditegaskan KPU hanyalah asumsi berisikan dalil-dalil yang tidak berdasar pada fakta dan dasar hukum yang jelas.
9. Terbukti bahwa dari keseluruhan TPS yang dicantumkan dalam dalil gugatan, justru sebagian besar perolehan suara dimenangkan oleh Alfedri-Husni (44 dari 73 TPS). KPU menegaskan bahwa Alfedri-Husni telah salah berpikir dalam konteks kecurangan di Pilkada Siak Tahun 2024.
10. Terkait tuduhan kecurangan di RSUD Tengku Rafian, terungkap bahwa pihak PPK Siak sudah mendatangi rumah sakit untuk melakukan koordinasi pendataan pindah memilih (DPTb), namun pihak RSUD Tengku Rafian tidak pernah mengirimkan surat balasan resmi dan hanya mengirim data dalam format Microsoft exceL via chat whatsapp. Surat balasan baru dikirim tanggal 26 November 2024 atau H-1 pencoblosan, sementara ketentuan UU harusnya jawaban resmi diberikan pada H-7.
11. Dalam sidang lanjutan tanggal 20 Januari 2025, Hakim mendapatkan penegasan bahwa pemohon Alfedri-Husni adalah pihak incumbent. Peluang kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) biasanya justru dilakukan Petahana.
12. Pihak Bawaslu Siak menegaskan Pilkada Siak berjalan damai dan lancar, dan tidak ada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sedangkan rekomendasi pelanggaran etik yang dikeluarkan sudah ditindaklanjuti KPU.
