(Septri/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau saat ini memiliki pengurus baru. Badan Pengelola Masjid Raya (BPMR) An-Nur belum lama ini dilantik melalui SK Gubernur Riau (Gubri) Nomor Kpts. 290/III 2024 pada tanggal 8 Maret 2024.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua Umum BPMR sebelumnya, drg Burhanuddin MM. Ia menyebut, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto mengganti struktur kepengurusan BPMR An-Nur yang kemudian disebut-sebut tanpa melalui prosedural.
"Awalnya kepengurusan kami dalam surat ketetapan itu lima tahun. Kalau pun ingin dilakukan perombakan, tentunya harus lewat proses ya, seperti evaluasi, apakah kinerja dari kepengurusan kami bermasalah. Namun ini tidak," kata Burhanuddin kepada RIAU ONLINE, Minggu 10 Maret 2024.
Burhanuddin yang pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Dakwah Indonesia wilayah Riau ini mengatakan, Pj Gubernur Riau baru menjabat sepekan, SF Hariyanto, merombak kepengurusan disahkan oleh Gubernur Riau yang definitif.
"Ketua umum ditunjuklah Sekda Provinsi, semua struktur juga diganti orang-orangnya," ujar mantan Direktur RSUD Petala Bumi ini.
Namun, kata Burhanuddin, tindakan SF Hariyanto yang juga baru dilantik menjadi Pj Gubernur Riau ini malah seolah ingin memecah umat. SF Hariyanto mengganti seluruh pesonal dengan pengurus baru tanpa justifikasi.
"Jadi, saya nyebutnya ini bukan BPMR tapi panitia. Bukan sebuah badan, karena baru 53 hari sudah dibubarkan," canda Burhanuddin sambil tertawa tipis.
Lanjutnya, alasan perombakan pengurus SK Gubri No. Kpts.86/I/2024, tertanggal 16 Januari 2024 dikarenakan tidak sesuai dengan Pergub No. 2 Tahun 2020. Dalam Pergub disebutkan bahwa ketua umum harus dijabat oleh Sekda Provinsi Riau.
"Memang secara hukum salah, tapi ketika kita berbincang dengan Gubri sebelumnya, Pak Edy Natar ya, beliau menyatakan, ini sudah memenuhi prosedur dalam artian sudah melewati sinkronisasi di Biro Hukum. Artinya segala sesuatu sudah dianalisa, sudah diparaf juga," kata Burhanuddin.
Baca Juga
Pihaknya telah berupaya melakukan negosiasi maupun memberi beberapa opsi kepada Pj Gubri SF Hariyanto. Ia menyarankan agar Pj Gubri sebaiknya jangan turut mengganti anggota pengurus lainnya. Hal itu, ia lakukan demi menghindari polemik dan permasalahan yang lebih panjang.
"Namun apapun yang disampaikan tidak sedikitpun diterima apalagi menjadi bahan pertimbangan. Selanjutnya, beliau mengatakan, untuk menyusun personal BPMR yang baru, sudah berkonsultasi dengan UAS, Kapolda, Pak Wan Abubakar, dan tokoh masyarakat lainnya. Lantas, bagaimana lagi kita bisa diskusi kalau sudah seperti itu," keluhnya.
Burhanuddin yang kini menjabat Ketua Dewas PDGI Nasiona ini juga menyesalkan jika benar adanya keterlibatan UAS dalam perombakan BPMR An-Nur. Ia menilai, sebagai tokoh Nasional dan kebanggaan Riau, UAS mestinya bisa lebih bijak dalam memberikan masukan.
"Yang pasti, orang-orang yang ada di dalam selain daripada yang ada di struktur pemprov itu adalah orang-orang yang terkait dengan UAS. Kalau saya jadi beliau, saya larang untuk mengganggu situasi, saya akan ingatkan bahwa sudah ada pengurus di situ," tukasnya.
Keterlibatan UAS, lanjut Burhanuddin, sebelumnya juga sudah disampaikan Gubri oleh Edy Natar Nasution. Bahwa, di saat mereka tengah menggodok susunan pengurus lama, Gubri meminta seseorang yang dekat dengan UAS untuk menyodorkan daftar nama guna meminta pendapat.
"Dalam cerita pak Edy, bahwa ketika kami mulai disusun oleh beliau, beliau telah konsultasi kepengurusan ini juga kepada UAS, Polda. Kalau saya jadi UAS pasti sudah saya larang, jangan dilakukan perombakan, itu kalau saya jadi beliau ya," ucapnya.
Burhanuddin menyayangkan UAS tidak bisa menjadi penengah atau memberi saran bijak. Ia khawatir jika persoalan ini bakal menjadi berlarut-larut.
"Saya sayangkan mengapa UAS tidak melakukan hal itu, sehingga dengan gampangnya merombak. Pasti kan mereka juga berkonsultasi dengan UAS. Saya sudah ingatkan bahwa perkara ini bakalan panjang, karena terkait masalah marwah, jadi terganggu marwah saya," ketusanya.
"Seolah saya ini tidak punya harga diri, seenaknya dibuang, tanpa ada pembicaraan apa masalahnya. Kalau bisa saya jumpa dengan UAS, maka saya akan sampaikan bahwa beliau itu salah besar. Salah ketika membiarkan adik-adiknya, membiarkan Pj Gubri menyetujui perubahannya. Apa masalahnya dengan kami, memangnya kami ini penjahat? Memangnya kami tidak mengerti agama atau tidak mengerti masjid?" sambungnya.
Menurut Burhanuddin, Pj Gubri SF Hariyanto mestinya bisa melihat kondisi Masjid An-Nur saat ini. Apa yang dilakukan pengurus sebelumnya dalam waktu hanya sebentar, telah membuat perubahan berarti.
"Walaupun baru satu bulan setengah, bisa dilihat hasilnya apa yang sudah dibuat oleh kepengurusan kami. Sekarang masjid sudah ramai, hampir setiap hari ada kegiatan. Dulu Masjid An-Nur bisa dikatakan seperti bangunan ditinggalkan di tengah hutan, kotor, banyak ilalang, rumput setinggi lutut. Lalu kami bereskan semua, sehingga masjid rapi, bersih dan wangi," ulasnya.
Burhanuddin lagi-lagi sangat menyayangkan sikap arogan Pj Gubri yang tidak mau mendengar opsi maupun masukan. Ia mempertanyakan, mengapa harus diganti dengan orang-orang tertentu. Seolah silap mata, SF Hariyanto sekehendak hati mengobok-obok kepengurusan masjid.
"Terhadap pengurus baru, kami tidak ada masalah, kami juga tidak menginginkan untuk kembali menjadi pengurus. Akan tetapi, terhadap kezaliman yang dilakukan SF, ini kami tidak akan biarkan. Kok ya baru duduk seminggu yang diobok-obok malah Masjid An-Nur?"
"Semoga ada hikmah dari kejadian ini. Kami dukung pengurus untuk maju. Tapi kalau Pj ini tidak kami biarkan, ya, seorang pimpinan di Provinsi Riau dengan keangkuhannya dengan arogansinya. Artinya, ini bisa menjadi pembelajaran bagi nanti siapa yang akan memimpin Riau," ucap Burhanuddin.
