(istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Ketua PGRI Riau Adolf Bastian didampinngi oleh Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan swasta Provinsi Riau, Mitiar Hamid Kampai melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Sabtu 27 Januari 2024. Kegiatan itu juga dihadiri sejumlah guru honorer yang masih berstatus P, TMS dan TL.
Para guru honorer ternyata belum bisa ikut dalam penerimaan ASN PPPK tahun 2021, 2022 Dan 2023. Padahal, dalam seleksi formasi PPPK guru tahun 2024 yang berlangsung Maret mendatang, Riau mendapatkan kuota sebanyak 1.091 formasi.
Pada kesempatan itu, Ketua PGRI Riau Dr. Adolf Bastian, M.Pd. mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi langkah kepala Dinas Pendidikan Riau yang telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
Dinas Pendidikan telah berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan ASN PPPK guru, baik angkatan 2022 dan 2023 yang belum mendapatkan SK pengangkatan dan juga formasi 2024.
Adolf mengatakan bahwa PGRI yang mewadahi guru akan berjuang bersama dengan Dinas Pendidikan dengan harapan segera ada penyelesaian. Dengan begitu, untuk ke depan tidak ada lagi guru dan tenaga pendidikan yang berstatus honorer.
Baca Juga
"Pertemuan tadi dengan teman-teman mewakili para guru dan tenaga kependidikan yang masih berjuang menuntut status menjadi ASN PPPK, bentuk keseriusan dan komitmen dari Dinas Pendidikan dalam memperjuangkan nasib guru," jelasnya.
Adolf juga mengingatkan para guru dan tenaga kependidikan jangan sampai tergoda atas tawaran oknum yang menjanjikan bisa mengangkat dan penempatan di sekolah yang diinginkan dengan membayar uang sejumlah tertentu.
Di tempat sama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tengku Fauzan Tambusai S. S TP, berharap penuntasan pengangkatan ASN PPPK di 2024 Riau berjalan lancar. Ia menyebut, saat ini dinas masih menunggu juknis atau peraturan pemerintah tentang Regulasi Penerimaan ASN PPPK dari Panselnas.
Ia berkomitmen meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di Riau, sesuai arahan Gubernur Riau. Fauzan juga berpesan kepada PGRI Riau dan FGPPNS Riau agar membangun komunikasi yang baik serta menyampaikan secara arif dan bijaksana, tentang segala apa yang terjadi di lapangan.
"Kita bekerja menuntaskan persoalan pendidikan terutama permasalahan PPPK dilaksanakan dengan dua pendekatan yaitu bedasarkan data dan fakta serta aturan yang mengaturnya. Dengan dua pendekatan tersebut, tuntas dan tidak memunculkan persoalan baru," harapnya.
