Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama bersama Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Dasiki, dan Kepala Pencegahan Maladministrasi, Zsazsa B/Riau Online/Defri Candra
(Riau Online/Defri Candra)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Riau mengadakan diskusi dan ekspose kinerja akhir tahun 2023 dengan awak media.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama bersama Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Dasiki, dan Kepala Pencegahan Maladministrasi, Zsazsa B. Pratama menjadi pembicara dalam ekspose tersebut.
Dari data yang diterima Ombudsman, Bambang Pratama menyebutkan terjadi peningkatan laporan kepada Ombudsman sebanyak 200 lebih yang dilayangkan masyarakat.
Selain laporan masalah parkir dan Pelayanan Pelabuhan Roro di Bengkalis, laporan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan laporan yang paling banyak masuk ke Ombudsman.
Hal tersebut disampaikan Bambang Pratama saat ekspose kinerja akhir tahun 2023 di Hotel Grand Zury lantai 12, Pekanbaru, Senin, 11 Desember 2023.
"Terkait laporan masyarakat baik masalah parkir, layanan Pelabuhan Roro dan pelayanan kesehatan di RSUD, terjadi peningkatan hingga 200 laporan. Ini merupakan akses masyarakat untuk mempercayai Ombudsman RI Perwakilan Riau," ujar Bambang.
Baca Juga
200 laporan yang masuk tersebut, lanjut Bambang 87 persen diselesaikan dengan tuntas. Serta laporan paling banyak masuk ke Ombudsman datang dari PPDB.
"Selain PPDB, ada juga ketenagakerjaan, pertanahan, serta layanan kepolisian. Semoga kita dapat menindaklanjuti laporan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat kepada Ombudsman semakin meningkat," harapnya.
Bambang juga ga menjelaskan kalau Ombudsman RI Perwakilan Riau tidak hanya menunggu laporan masuk dari masyarakat namun juga ada menjemput bola dan mendatangi daerah lain untuk menerima laporan dari masyarakat.
"Kita kunjungi penyelenggara layanan publik, dimana ada potensi keluhan masyarakat untuk dapat ditindaklanjuti," paparnya.
Beberapa hari terakhir, Ombudsman mengunjungi empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dukcapil serta MPP di Provinsi Riau.
"Dari beberapa kunjungan tersebut, kami mendapat banyak laporan. Kami mencoba menyelesaikan laporan tersebut ditempat penyelenggara layanan.".
"Alhamdulillah respon mereka bagus 80. Karena laporan dapat diselesaikan di tempat," jelasnya.
Kegiatan ini menurut Bambang, untuk mendekatkan ombudsman sebagai fungsi pengawasan kepada masyarakat dan mempercepat laporan masyarakat.
"Ke depan kami berharap, banyak isu yang dilakukan dengan kajian-kajian, seperti sampah, bus, layanan kesehatan dan lainnya semoga dilakukan dengan baik dengan mempertimbangkan SDM dan dana dengan baik," pungkasnya.
