LAM Riau Dukung Edy Natar Rombak Pejabat Warisan Syamsuar: Ada Celah Mesti Diperbaiki

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Belum genap satu bulan sejak mantan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melakukan pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Plt Gubri, Edy Natar Nasution, yang menggantikannya sudah merombak kembali susunan pejabat tersebut. 

Edy Natar Nasution resmi diangkat menjadi Pelaksana tugas Plt Gubri dalam Paripurna DPRD Riau, Sabtu 4 November 2023. Dirinya pun kembali merombak susunan pejabat eselon III dan IV, Jumat 10 November 2023.

 

Pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau mengundang perhatian publik. Tokoh masyarakat Riau, Tan Seri Syahril Abu Bakar juga angkat bicara terkait rombak jabatan yang dilakukan Plt Gubri Edy Natar.

 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Agung (DPA) LAM Riau versi Mubes Dumai ini menilai, Edy sebagai Plt Gubri masih harus menyelesaikan tugas-tugasnya sampai akhir masa jabatan. Sebagai pemimpin saat ini, Edy Natar tentu punya pandangan dan penilaian selama dia mendampingi Syamsuar memimpin birokrasi di pemerintahan Riau.

 

"Mungkin pak Edy masih melihat ada celah dan kelemahan yang mesti diperbaiki untuk ke depan. Saya kira itu (perombakan jabatan) sah saja," ujar Tan Seri Syahril Abu Bakar yang juga mantan birokrat ini.

 

Menurutnya, hal ini memang tidak bisa disalahkan berdasarkan undang-undang, karena undang-undang tidak mengatur perombakan pejabat daerah dalam waktu tertentu. Ia menyebut, di era ini berbeda dengan masa orde baru. Dimana para pejabat yang akan berakhir, lebih kurang enam bulan sebelumnya tidak boleh mengambil kebijakan strategis termasuk memindahkan pegawai.

 

"Sementara, peraturan saat ini sepertinya memungkinkan, apabila pejabat yang dipindahkan pak Edy itu merupakan pejabat yang baru dilantik, pejabat di eselon III maupun eselon IV, bahkan dengan izin kementerian bisa melakukan evaluasi pejabat tertentu. Misalnya dengan perubahan nomenklatur," paparnya.

 

Alumni APDN PBR angkatan 9 ini mengatakan bahwa mutasi yang dilakukan adalah hal biasa. Apalagi Edy Natar ingin mencegah adanya pejabat yang dinilai tidak cakap sesuai pandangannya sebagai pimpinan. 

 

"Kan beda pandangan pak Syamsuar sebagai gubernur dengan pandangan pak Edy, pasti punya pandangan sendiri. Saya kira, kita sebagai masyarakat bisa menghormati itu, apalagi mereka semua kan sudah profesional. Soal pindah memindah itu, ketika (ASN) dipindahkan ke posisi tugas yang baru, hari ini tidak menjadi persoalan lagi," paparnya.

 

Selanjutnya, terkait dengan adanya pejabat yang pensiun, maka perlu dilakukan penyesuaian pengukuhan serta pelantikan pejabat baru. Hal ini menurutnya, untuk mencegah terjadinya kekosongan. Perlu dilakukan pelantikan, terutama untuk mengisi jabatan di eselon II atau pratama.

 

Lebih jauh Alumni STIA Lembaga Administrasi Negara RI ini menuturkan, bukan menjadi persoalan dengan adanya perombakan pejabat. Apalagi mereka yang dimutasi bukan pejabat yang di posisi strategis atau pengambil kebijakan.

 

"Berdasarkan perkembangan hari ini, memang di negara kita ini semua memungkinkan. Ada pejabat baru seminggu menjabat, minggu depan sudah promosi lagi, dipindah lagi, atau dilantik dalam tempo satu kali 24 jam lalu sudah ditukar lagi. Itu semua sudah terjadi di era reformasi ini," jelasnya.

 

Menurutnya, para ASN harus siap dengan segala konsekuensi rombak jabatan. Mereka sudah semestinya siap ditempatkan di mana saja, siap diberi kewenangan, jabatan, dan siap dicopot lagi.

 

"Di era sekarang, 20 tahun terakhir ini sudah tidak menjadi masalah lagi. Hari ini diberi tugas, ya jalankan. Ketika jabatan dirombak, ya harus siap. Saya kira para ASN sudah siap mental lah, tidak perlu terlalu dipikirkan. Itu lah jabatan yang disebut dengan titipan dan amanah. Begitu lah konsekuensi jadi pegawai negeri," tuturnya.

 

Alumni Magister Kebijakan Publik Fisipol Unpad (2006) ini menilai Edy Natar sebagai Plt Gubri ingin memberikan yang terbaik, menurut versinya. Dalam waktu singkat, Edy masih bisa menyelesaikan hal-hal yang terbengkalai di masa Gubri Syamsuar.

 

"Saya kira, beliau dalam waktu yang sesingkat ini mungkin sedang menyusun hal strategis yang harus diselesaikan sebelum periode berakhir. Tentu pak Edy akan menyelesaikan persoalan yang masih mengganjal di Provinsi Riau. Saat ini beliau tengah menjalankan pekerjaan secara efektif dan efisien menyelesaikan tahun anggaran tahun 2023 ini," ucapnya.

 

Datuk Syahril Abu Bakar tak menampik masih banyak tugas-tugas Pemprov Riau yang sedang dikemas untuk segera diselesaikan. Para pejabat mesti berbenah, agar pada tahun 2024 bisa berjalan dengan kecepatan tinggi.

 

"Saya kira sebagai pemimpin yang baik, pak Edy sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk pemimpin selanjutnya, agar bisa mendapatkan dukungan dari kerja-kerja tim di Pemprov Riau," tutupnya.