(Hand Over Via Riauonline)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, menyikapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurut mereka, tertangkapnya Bupati Muhammad Adil dkk. sangat terkesan menyedihkan dan pukulan kembali bagi Marwah Riau pasca penyelenggaraan HAKI 2016.
Peneliti sekaligus Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik, mengatakan benah-benah yang dilakukan oleh pemerintah juga masih belum menjadikan isu korupsi sebagai landasan dalam pelaksana penyelenggaraan birokrasi. Hal itu bisa dilihat dari komitmen anti korupsi hanya sebagai uraian di atas kertas, terpampang di tugu dan bahkan terpasang pada sertifikat saja dan malah itu hanya sekadar simbol menarik simpatik pemilih dan publik ketika musim kampanye tiba.
"Seharusnya komitmen itu tertanam dari kesadaran naluriah hati kepala daerah dan pejabat, bukan justru sebaliknya di mana hati dan sikap perilakunya berbeda," tegasnya, Sabtu, 8 April 2023.
Selama ini LSM yang aktif menyoroti transfaransi anggaran pemerintah itu melihat di gedung-gedung pemerintah dan saat-saat pembukaan acara, acap kali argumen, slogan, spanduk anti korupsi didengungkan. Namun, kata Taufik, faktanya justru berbanding terbalik dengan argumen.
"Tidak sebanding dengan sikap para pejabat. Masih ada saja mental pejabat yang korup. Buktinya, sangat miris terlihat ke publik, masih ada juga bersikap tak malu para pejabat itu. Contoh saja mempertontonkan kemewahan serta berani menggunakan uang pajak rakyat untuk kepentingan yang tidak berdampak kepada masyarakat secara langsung. Entah faktor sengaja atau bongkah atau tak malu. Tak ada rasa segan kepada rakyat," tutur Taufik.
Lebih lanjut, ia menuturkan, OTT KPK yang menangkap Muhammad Adil dkk. adalah pukulan keras. Fungsi inspektorat, menurutnya juga tidak berfungsi dengan baik dan hanya sebagai pelengkap struktur saja sebagai peranan pengawasan kinerja bagi OPD.
Baca Juga
"Tak ada signifikansinya, justru takut dan tunduk pada atasannya yakni “kepala daerah”. Ini yang sangat disayangkan," tegasnya.
Selain itu, ia juga mengatakan hasil-hasil audit temuan LHP BKP yang seharusnya rampung dilakukan oleh para auditor untuk penilaian dan berdampak dalam penyelamatan uang negara juga hanya sebatas kepentingan.
Hal itu dikatakannya sebab adanya temuan oknum-oknum BPK daerah melakukan penjualan kepada kepala daerah dan seringnya auditor juga merangkap menjadi calo.
"Itu dibuktikan pada perkara OTT Bupati Meranti yang mana uang hasil jarahannya untuk keperluan WTP. Seharusnya dengan kasus yang sering terjadi. BPK RI melakukan pembenahan ke internalnya tetapi masih saja ada kecolongan. Apakah ini persoalan integritas atau kesengajaan BPK memberikan ruang dengan memanfaatkan WTP itu," tanyanya.
Menurut analisa Fitra Riau, jika ditelaah dari hasil audit, yang sering diperiksa adalah keterlambatan dengan kondisi keuangan, keterkaitan dengan belanja pemerintah, aset, juga hampir ratusan temuan yang tercatat apabila ditotalkan seluruh 12 kabupaten/kota di Riau. Dan tentu saja, tegas Taufik, temuan-temuan itu juga banyak berdampak pada kerugian negara, namun hasilnya malah opini baik.
"Ini harus menjadi koreksi bersama oleh BPK RI merevisi skema-skema pemberian WTP kepada daerah tersebut karena pemberian WTP acap kali dipergunakan oleh oknum untuk memperdagangkan produk opini kepada daerah dan daerah menyambut hal itu pula," ungkapnya.
Mengingat peta kondisi kerawanan di Riau, Taufik berharap KPK juga harus melakukan supervisi kepada Kejati dan Polda dalam perkara penanganan pidana khusus ini. Supervisi itu adalah melakukan monitoring penanganan yang sedang dilakukan penyelidikan.
"Dugaan-dugaan publik harus didengar oleh tim Korsup sebagai upaya pencegahan. Ada bangunan yang mangkrak juga tak jelas kebermanfaatannya," imbubnya.
"Kasus Bupati Meranti ini sebagai pembelajaran bagi para pejabat, ke depankan etika moral dan perilaku dan jadikan peristiwa itu sebagai rasa takut, bahwa setiap yang dilakukan oleh para pejabat pasti diawasi," tutupnya.
