(Bagus Pribadi/RIAUONLINE.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Pansus LKPJ Keoala Daerah 2022 DPRD Riau melakukan rapat dengan BPKAD, Bapenda, Bapoeda Litbang, dan Biro Tapem Riau. Diundangnya Biro Tapem karena saat ini penyusunan LKPJ sudah di bawah naungan Biro Tapem.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Riau, Karmila Sari, mengatakan pembahasan dalam rapat belum tuntas karena memang harus lebih riil lagi terkait pendapatan.
"Terutama yang menyumbang dividen terbesar seperti BRK syariah dan Jamkrida. Karena kita tahu mereka mendapatkan penanaman modal. Apalagi terkait Participacing Interest (PI) 10 persen Blok Rokan yang dinilai target yang ada kenapa sedikit," tuturnya, Rabu, 5 April 2023.
Karmila ingin mengetahui titik di mana kendalanya, mengingat PI Blok Rokan cukup signifikan jumlahnya sekitar Rp 500 miliar.
"Ini harus didudukkan. Karena hasil rekomendasi pansus ini nanti jadi acuan pembahasan anggaran di tahun berikutnya dan juga di anggaran perubahan," terang Karmila.
Baca Juga
Politikus Golkar itu menyatakan, jumlah pendapatan Riau makin ke sini makin menurun, artinya harus tetap memperhatikan dan memprioritaskan antara RPJMD dan visi-misi gubernur.
"Inilah makanya besok siang dibahas lebih detail lagi terutama soal pendapatan. Misalnya BRK Syariah dan Jamkrida tadi, apalagi mereka minta tambahan pernyataan modal, dan targetnya memang harus di atas 51 persen. Ini kita mau tahu berapa total investasi yang sudah didapat karena ini kaitannya dengan dividen. Kita rasa tak mungkin suatu daerah melakukan sesuatu tapi dananya tak tercukupi," tutup Karmila.
