RIAU ONLINE, PEKANBARU-Rencana pembangunan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pangan di Provinsi Riau masih belum dilaksanakan hingga kini. Rencana tersebut masih terhambat.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Markarius Anwar, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai pembangunan BUMD Pangan tersebut akan dilakukan di bawah BUMD Riau yang sudah ada.
Ia menyebut, PT Pembangunan Ekonomi Riau (PT PER) dan PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR) bisa saja membangun BUMD Pangan sebagai anak perusahaan. Kendati demikian, katanya hal itu belum didiskusikan.
"Kan sudah sempat disampaikan gubernur, tapi kita belum lihat mau diletakkan di mana. Kemarin ada pembicaraan, bisa di PT PER, SPR ada juga, tapi saya katakan ya satu saja lah, fokus," ujar Markarius, Kamis, 23 Maret 2023.
Markarius juga menyebut bahwa pihaknya belum menerima laporan mengenai proposal bisnis dari BUMD terkait rencana pembangunan tersebut.
"Provinsi belum mulai lagi, tapi kemarin ada arahan gubernur untuk olah beras dan sebagainya. Kita ada potensinya, tapi belum ada laporan dari BUMD," terangnya.
Sebab itu, diperlukan proposal bisnis yang jelas dan terukur dari pihak BUMD tersebut. Menurut dia, tak bisa asal bentuk saja tanpa ada rencana bisnis yang jelas.
Kendati begitu, Markarius juga menambahkan, BUMD harus bisa membangun bisnis yang tidak rumit, tetapi tetap menguntungkan.
"BUMD ini kalau bisa bangun bisnis yang tidak ribet, tapi ada untungnya. Apa yang tidak bisa dikelola pihak lain. Misalnya SPR mengelola air bersih, tanpa modal karena dari pihak ketiga, tapi dia yang pegang izinnya," terangnya.