(ANDRIAS/RIAUONLINE.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, menyoroti abrasi di pesisir Riau, salah satunya di Bengkalis. Ia menyampaikan abrasi di Bengkalis menyebabkan bibir pantai berkurang 50 hingga 60 meter setiap tahun.
Menurut Hardianto, hal itu perlu menjadi perhatian karena daratan pulau terluar bengkalis ini menjadi penanda 200 mil laut Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang menandai otoritas negara atas hak kekayaan alam hasil laut.
"Setahun itu bisa mencapai 50-60 Meter daratan tergerus ke laut. Ini masalah kedaulatan. Jika daratan terus turun, ZEE kita berkurang, laut internasional kita berkurang. Negara harus hadir," katanya, Rabu, 23 November 2022.
Politikus Gerindra itu menjelaskan, saat kunjungan resesnya ke Pulau Bengkalis, terdapat beberapa desa yang berada di sekitar pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Melaka mengeluhkan abrasi yang sangat parah.
Ia mengatakan dampak sosial pun menjadi salah satu efek paling buruk dari abrasi tersebut. Masyarakat di sekitar pantai mulai terganggu kualitas hidupnya.
"Ini dampaknya luas, tidak hanya tanah dan rumah, ekonomi masyarakat terganggu. Petani di beberapa desa kebunnya tidak bisa dikelola karena abrasi dan lahannya terendam air laut," tutur Hardianto.
Baca Juga
Kendati begitu, ia tak kuasa dalam hal penanganan karena berdasarkan penglihatannya sendiri, kehancurannya cuku parah dan kapasitas keuangan Provinsi yang terbatas.
"Ini memusingkan kita semua. Kondisi riilnya kita tahu, tapi dari segi anggaran kita tidak mampu. Dana yang dibutuhkan untuk membangun tanggul, pemecah gelombang ini tidak sedikit. Sementara kita ketahui APBD kita terbatas. Sektor lain juga perlu kita tangani," keluh Hardianto.
Hardianto menyebut, permasalahan abrasi ini juga merupakan masalah pemerintah pusat. Ia melanjutkan, seingatnya pemerintah pusat berkomitmen mengatasi abrasi sepanjang pesisir Riau lebih kurang 176 kilometer di Pulau Rupat, Bengkalis, dan Rangsang.
"Saya kecewa dengan komitmen pemerintah padahal kedaulatan negara terancam digerus ombak, disaksikan rakyatnya yang kehilangan kehidupan hari demi hari," jelasnya.
"Kita kecewa, bahwa yang ditangani hanya 800 meter hingga satu kilo. Ini tidak menjawab tuntutan kebutuhan penanganan abrasi. Ini kan daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah luar, kita menuntut konsistensinya pemerintah pusat menangani abrasi," tutup Hardianto.
