(Sigit Eka Yunanda/Riau online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Dalam Agenda Kunjungan Kerja Sentra Sawit Komisi XI DPR RI Bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) di Provinsi Riau, anggota Komisi XI DPR RI, Abdul Wahid, mengkritisi penggunaan dan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, menurutnya tidak substansial dan tidak menyentuh sektor riil.
"Saya kira pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit ini tidak substansial dan tepat sasaran, terhitung sejak 2019 hingga 2021 dana tersebut berjumlah hampir 70 triliun, namun 95 persen habis untuk kegiatan industri biodiesel," katanya, Jumat, 18 November 2022.
Wahid menilai, seharusnya dana itu digunakan untuk mendukung untuk perkembangan sektor riil, semisal untuk perbaikan kebun kelapa masyarakat (replanting).
Baca Juga
"Kemudian misalnya perbaikan infrastruktur yang rusak parah akibat mobilitas angkutan sawit dan sebagainya," lanjuy Wahid.
Wahid menduga, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit hanya berdiri dan berpihak untuk kepentingan pengusaha dan industrinya, bukan petani. Terlebih saat harga sawit njlok BPDPKS tidak berperan sama sekali.
"Saya menyangkan dana sebesar itu hanya habis untuk mendukung industri dan pengusaha, seharusnya BPDPKS harus fokus salurkan untuk kepentingan pentani, contoh saat kelapa sawit anjlok, tidak ada peran, harusnya bisa dorong dengan memberikan pupuk kepada petani agar kebun sawit lebih produktif," tegas Pimpinan Baleg DPR RI itu.
Tak hanya itu, Politikus PKB menyampaikan, melalui komisi XI dirinya akan mendorong agar ada perbaikan tugas dan peran BPDPKB untuk kedepan, agar pengolaan dana perkebunan kelapa sawit dapat menyasar petani dan perbaikan infrastruktur.
"Melalui Komisi XI saya akan berjuang dan mendorong, agar peran BPDPKS lebih kepada mendorong petani produktif dan perbaikan Infrasteuktur," tutupnya.
