(Bagus Pribadi/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, menyampaikan dalam MoU KUA-PPAS APBD Perubahan Provinsi Riau 2022 yang telah ditandatangani, Bansos guna ojek hingga nelayan menjadi prioritas.
Hal itu, kata Hardianto, mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.07 /2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
"Menangani inflasi itu, kita menyiapkan anggaran sekian. Kita siapkan itu untuk bansos (bantuan sosial) ojek, nelayan, UMKM ada beberapa yang sudah ditetapkan oleh peraturan," kata Hardianto, Sabtu, 24 September 2022.
Adapun besaran Bansos, Hardianto mengungkapkan sekitar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU), sesuai dengan aturan Menteri Keuangan.
Selain itu, APBD Perubahan ini juga mengalamu peningkatan dengan angka keseluruhan Rp 9,79 triliun dibandingkan APBD Murni sebelumbya hanya Rp 8,6 triliun.
Baca Juga
"Di MoU KUA PPAS kita itu angkanya lebih kurang sekitar Rp9,79 triliun. Itu tadi yang jadi prioritas kegiatan yang nomenklaturnya sudah ada, mungkin di angka kurang. Sehingga perlu ditambah. Atau belum selesai, sehingga perlu diselesaikan. Atau target belum tercapai, sehingga ditambah," terang Politikus Gerindra itu.
Selanjutnya, pihaknya menunggu Pemprov Riau menyampaikan nota keuangan rancangan perubahan APBD Provinsi Riau Tahun 2022.
"Mudah-mudahan akhir September ini (pengesahan) sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pengesahan APBD Perubahan 3 bulan sebelum berakhir tahun anggaran. Artinya kalau 3 bulan, berarti kan akhir September," pungkasnya.
