(Bagus Pribadi/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Taufik, menyayangkan sikap Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Joni Irwan yang mengatakan tak patut publik bertanya soal kebermanfaatan kunker anggota DPRD Riau ke luar negeri.
Taufik mengatakan pernyataan Joni Irwan menegaskan seolah-olah publik tak boleh mengetahui kegiatan kedewanan.
"Mungkin Sekwan tidak paham akan makna keterbukaan informasi atau mungkin dia lupa bahwa dia adalah pejabat publik. Jadi jangan ada penggiringan pembenaran bahwa apa yang dilakukan dewan selama ini benar dan sudah sesuai," katanya kepada RIAUONLINE.CO.ID, Selasa, 19 Juli 2022.
Taufik tak menampik jika kunker dinas ke luar negeri memang masuk dalam APBD, namun itu anggaran yang besar sehingga perlu ada pertanggungjawaban realisasi.
"Itu sebagai bentuk tanggung jawab dewan ke publik. Seharusnya Sekwan dalam hal ini justru melakukan pembenahan di internal. Pembenahannya terhadap dorongan kinerja dewan termasuk hal dari kunker ini. Dorongan perbaikan adminsitrasinya," saran Taufik.
Lebih jauh, Taufik menuturkan agar Joni Irwan lebih terbuka dalam menyampaikan laporan kegiatan kedewanan, bahkan membuat terobosan baru.
"Buat terobosan bagaimana kerja-kerja dewan dapat dilihat oleh publik, misalnya merancang sebuah konsep open parlement semua akses dibuka ke publik. Publik bisa saksikan itu apa dan bagaimana dewan bekerja termasuk pembahasan antara eksekutif dan legislatif terkait pembahasan anggaran," tuturnya.
Taufik menjelaskan, publik wajar menanyakan kebermanfaatan kunker anggota DPRD Riau ke luar negeri karena jarang sekali memberikan informasi kepada publik.
Baca Juga
"Pas mau berangkat dan sepulang dari kunker laporan pun tidak di-share ke publik. Ketika pulang dari kunker juga tidak jelas ingin melakukan apa. Artinya hasil dari kunker implementasi untuk pembangunan daerah apa yang ingin dikerjakan juga tak ada hasil serta dampaknya," ujarnya.
Menurut Taufik, publik tak akan lebih jauh menanyakan kebermanfaatan kunker anggota DPRD Riau jika lembaga tersebut terbuka dama informasi.
"Tujuannya ke mana, hasilnya apa dari kunker itu, setelah itu mau buat apa dari pengamatan berkunjung dengan memobilisasikan dalam sebuah paper laporan itu. Kan itu tak masalah dan publik paham kalau kegiatan kunker memang benar dibutuhkan dewan karena ada dampak untuk daerah sendiri," jelasnya.
"Nah masalahnya selama ini agenda kunker yang dilakukan dewan juga tak jelas, bukan? Contoh pada 2019 kunker terakhir ke luar negeri, apa hasil dan dampaknya? Apakah laporan dibuka? Dan mereka pergi juga diam-diam," pungkas Taufik.
Sebelumnua Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Joni Irwan, mengatakan dirinya tak suka jika menimbang apakah kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Riau ke luar negeri dipandang penting tidaknya bagi masyarakat Riau.
Joni menyampaikan kunker tersebut sudah melalui tahap yang sesuai dengan ketentuan berlaku dan sudah dikomunikasikan sejak awal.
"Keberangkatannya memang untuk studi banding. Jangan ditanyakan, kunker ini penting apa tidak. Karena memang sudah dilakukan komunikasi sejak awal. Tak patut bicara begitu. Yang penting kita berpikir positif terhadap mereka," katanya kepada wartawan, Senin, 18 Juli 2022.
Lebih jauh ia menegaskan ketidaksukaannya dengan narasi publik yang mengatakan anggota DPRD Riau sebagai plesiran ke luar negeri.
"Saya tak suka ada kata plesiran, anggota dewan bukan pelesiran tapi melakukan studi komperatif perbandingan untuk menambah ilmu dengan apa yang bisa kita bandingkan pada kegiatan di sini," tutur Joni.
