(Laras Olivia/RIAUONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Ada sejumlah temuan dan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 Pemerintah Kota Pekanbaru.
Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun tidak menampik adanya temuan dan catatan dalam LHP LKPD pemerintah kota tahun 2021 lalu. Ia menyebut ada sedikit temuan dalam LHP yang merupakan temuan administrasi.
Namun pemerintah Kota Pekanbaru tetap mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai LHP LKPD tahun 2021. Proses penyerahan LHP ini berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru, Senin 30 Mei 2022.
"Namanya pemeriksaan tentu ada temuan, akan segera kita tindaklanjuti temuan itu," jelas Muflihun.
Dirinya menyebut bahwa rata-rata setiap OPD ada temuan. Namun temuan yang ada masih masuk akal dan tidak ada indikasi lain-lain sehingga pemerintah kota masih mendapat opini WTP dalam pemeriksaan LHP kali ini.
"Kalau ada indikasi lain tentunya kita turun dari WTP," jelasnya.
Baca Juga
Mantan Sekretaris DPRD Provinsi Riau ini mendorong seluruh OPD bisa menindaklanjuti temuan BPK RI. Ia menyebut ada waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti temuan.
Dirinya bakal mengumpulkan seluruh OPD yang bermasalah. Ia mendorong agar seluruh kepala OPD bisa melakukan percepatan terhadap tindak lanjut temuan administrasi di OPD masing-masing.
"Kita ingatkan untuk ke depan setiap temuan BPK harus ditindaklanjuti, agar ke depan bisa lebih baik," harapannya.
Muflihun bersyukur kepada seluruh tim yang terlibat dalam penyusunan LKPD Pemerintah Kota tahun anggaran 2021. Ia menilai tim di jajaran pemerintah kota sudah bekerja baik.
Pria disapa Uun ini menyebut bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cukup kooperatif selama proses pemeriksaan LKPD. Adanya kerjasama seluruh OPD membuat pemerintah kota masih mendapat WTP tahun ini.
"Alhamdulillah kita dapat predikat WTP, walau ada sejumlah temuan dan catatan," pungkasnya.
