(Haslinda/ RIAUONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Setelah Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan ekspor CPO ke luar negeri, kebijakan ini nyatanya berimbas terhadap nasib petani kelapa sawit di Provinsi Riau.
Menanggapi hal ini, Kabid Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Perkebunan Provinsi Riau Defris Hatmaja mengatakan tengah menunggu Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Perkebunan.
"Kita lagi menunggu Surat Edaran dari Dirjenbun terkait ini dan hari ini akan dibuat edaran gubernur terkait penerapan harga sesuai degan Permentan No 1 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Tandan Buah Segar (TBS) Riau," katanya kepada RIAUONLINE.CO.ID, Selasa 26 April 2022.
Dikatakan Defris, jika nantinya terjadi penurunan harga sepihak yang dilakukan oleh Perusahan Kelapa Sawit (PKS), maka akan dikenakan sanksi.
"Jika ada penurunan harga sepihak oleh PKS, jika ada ditemukan akan diberikan sanksi sesuai regulasi," tegasnya.
Sementara itu menyinggung soal kondisi lapangan dan kemungkinan pabrik kelapa sawit atau PKS menutup operasional akibat penuhnya stok bahan baku sawit, Defris menyebut Disbun Riau tidak memiliki kewenangan terkait operasional mereka.
Baca Juga
"Kalau itu tidak ada kewenangan Disbun Riau terkait operasionalnya," imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Riau, Syamsuar juga mengatakan tengah memantau perkembangan kelapa sawit di Riau untuk jadi bahan laporan ke Jakarta.
"Kita lihat perkembangannya. Mudah-mudahan aman. Kita tetap mengamati ini, sebab ada dua daerah yang menyampaikan curhatannya kepada kami,” jelasnya
Lanjut Syamsuar apalagi saat ini dua daerah yang sudah melaporkan kondisi lapangan di sekitar operasional pabrik kelapa sawit dan adanya kemungkinan PKS menutup operasional pabriknya.
"Setelah adanya kebijakan larangan ekspor sawit, tadi ada dua daerah yang melaporkan kondisi lapangan seperti ada kemungkinan pabrik kelapa sawit atau PKS menutup operasional. Karena beberapa alasan seperti menyesuaikan stok bahan baku sawit dengan kapasitas penampungan yang ada," pungkasnya.
